by

DPRD Bersama Pemprov Bahas BAPEMPERDA

Ambon, BKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Tahun 2021.

Pembahasan dilakukan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara virtual, di Lantai II Ruang Paripurna gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu (3/2).

Rapat paripurna diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena, tentang rancangan keputusan dewan, penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang menhadiri kegiatan itu secara virtual, mengatakan, terdapat 11 program rancangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda), seperti yang diusulkan Pemprov Maluku kepada DPRD Maluku untuk dibahas bersama sebagai skala prioritas, selama satu tahun kedepan.

Terhadap program rancangan Perda, terdapat sejumlah anggota dewan yang menawarkan dan menyikapi berbagai masalah yang terjadi di wilayah Maluku, baik soal kamtibmas, kemacetan dan lalin-lain.

Seperti yang disampaikan H. Ayu Hasanussi yang merupakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, yang menyikapi masalah volume kendaraan bermotor yang lalu lalang di kawasan pertigaan SPBU yang berada pada pertigaan Kebun Cengkeh, Galunggung dan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang sering menimbulkan kemacetan.

“Saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan keselamatan di jalan raya. Pertama soal banyaknya frekuensi kendaraan yang melintas di area pertigaan SPBU yang mau naik ke Kebun Cengkih, disitu biasanya timbul kemacetan yang luar biasa,” ujarnya.

Kader Partai Barkarya ini juga menyoroti soal anak-anak yang menjual koran dan meminta-minta (mengemis) di beberapa ruas jalan satu arah. Diantaranya di kawasan Pos Kota, Lapangan Merdeka Ambon.

“Disitu ada pemandangan yang sangat memalukan, karena begitu banyak anak-anak kecil yang menjual koran, dan juga meminta-minta. Ini sangat menganggu keselamatan mereka, dan pengendara mobil. Saya rasa ini perlu ditertibkan,” saran Ayu.

Termasuk menyikapi persoalan pencopetan yang sering terjadi di kawasan Jembatan Merah Putih Ambon, sehingga untuk mencegah hal tersebut, dia mengusulkan perlu adanya pembangunan atau pendirian Pos Polisi disitu.

“Saya rasa perlu ada Pos Polisi di bawah Jembatan Merah Putih. Sebab disitu sering terjadi pencopetan dompet, handphone dan lain-lain, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya barang yang hilang, tapi keselamatan warga termasuk para pengendara juga butuh kenyamanan dan keamanan. Saya rasa hal ini perlu dipertimbangkan,” pintanya.

Menyikapi saran dan masukan dari rapat itu, Gubernur mengatakan, akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk bersama mengatasi masalah-masalah yang dapat merugikan masyarakat tersebut.(RHM)

Comment