by

DPRD Buru Bahas 14 Ranperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buru bersama Pemerintah kabupaten setempat melakukan rapat kerja, guna membahas 14 Rancangan Reraturan Daerah (Ranperda) yang nantinya akan ditetapkan sebagai perda, di gedung DPRD Buru, Rabu (2/6).

Rapat kerja itu dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buru, Robi Nurlatu dan dihadiri Asisten 1 Setda Kabupaten Buru, Ir Masri beserta sejumlah pimpinan OPD Pemkab Buru.

Nurlatu mengapresiasi Pemkab Buru yang telah mengusulkan ranperda eksekutif baru sebanyak 6 ranperda, kemudian empat ranperda perubahan dan satu perda pencabutan. Selain itu, ada 3 ranperda inisiatif yang diusulkan Komisi I DPRD Buru. Sehingga total keseluruhan ranperda yang akan ditetapkan berjumlah 14 ranperda.

“Inshaa Allah tidak ada halangan, semua jumlah totalnya ranperda yang akan kita tetapkan di program legislasi penetapan Prolegda 2021 ada 14 ranperda. Dan tadi (kemarin) kita baru selesai rapat kerja pimpinan Bapemrenda dengan pemerintah daerah. Dalam sehari dua, tinggal menunggu keberadaan Pak Sekda. Karena menurut keterangan pak Asisten, pak Sekda lagi keluar daerah dan beliau balik kita masuk ke tahapan penetapan Prolegda,” tutur Nurlatu, saaat ditemui BeritaKota Ambon di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Politisi Nasdem ini menjelaskan, 14 Ranperda akan ditetapkan sebagai program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2021. Kemudian diikuti dengan tahapan-tahapan selanjutnya. Baik itu penyerahan nota ranperda, kemudian masuk dalam pembahasan komisi dan kemudian konsultasi serta uji publik.

“Kemudian sampai ke paripurna 14 ranperda tersebut menjadi peraturan daerah yang nantinya akan dijalani oleh pemerintah daerah dan diawasi oleh DPRD. Dan dari enam ranperda baru yang diusulkan oleh pihak eksekutif dinyatakan diterima. Dan kita akan lanjutkan sebagai penerapan Prolegda untuk program legislasi 2021,” terangnya.
Selain usulan dari pemerintah kabupaten, Nurlatu menyebutkan, ada tiga ranperda inisiatif DPRD yaitu ranperda tentang Pengelolaan dan Aset Desa di Kabupaten Buru, ranperda tentang Larangan Minuman Keras Beralkohol di Kabupaten Buru dan ranperda tentang Pelarangan Pernikahan Anak Usia Dini.

“Ini dari pada temuan teman-teman komisi yang melaksanakan reses, konsultasi, kemudian pengaduan masyarakat. Karena muncul masalah-masalah sosial salah satunya minimum alcohol. Kemudian anak dibawah usia dipaksakan nikah, dengan alasan kadang juga tidak rasional. Dan 82 desa hari ini (kemarin) tidak ada aset desa yang betul-betul dapat disertifikat oleh pemerintah, dalam hal ini negara. Maka tiga ranperda itu menjadi pikiran kita untuk menjadi produk hukum yang kita tetapkan dan dijalani pihak pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Buru,” tutur dia.
Dijelaskan, ada juga ranperda yang terkait dengan perlindungan anak dan perizinan maupun retribusi, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten penghasil minyak kayu putih itu.

“Kami berharap agar semua pihak juga bisa memberi masuk dan pikiran terkait dengan kualitas, jumlah ranperda yang diusulkan pemerintah daerah atau DPRD. Tujuannya bagimana meningkatkan pendapatan daerah, karena jumlah sekian ranperda yang terkait dengan retribusi untuk bagimana mendapatkan PAD kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Buru, Ir Masri mengatakan pengusulan ranperda merupakan tahapan kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku lembaga penyelenggara negara di daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah. Untuk itu, Ranperda ini nantinya dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

“Harapan semua yang diusulkan itu masuk ke dalam Prolegda tahun 2021, agar bisa menjadi dasar dan menjadi pedoman kami. Karena sudah dilengkapi dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dari setiap ranperda yang diusulkan,” tandasnya.

Menurutnya, usulan ranperda itu direspon baik oleh DPRD yang juga menghendaki agar ada peraturan-peraturan daerah seperti yang diusulkan, guna meningkatkan PAD Kabupaten Buru. Sehingga ini nantinya menjadi kebutuhan daerah dan dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak dalam rangka mempercepat akselerasi pembangunan.

“Saya kira ini mewakili kepentingan masyarakat, kepentingan daerah dan itu diusulkan masing-masing OPD. Kemudian kita meneruskannya ke pihak Bapemperda, untuk kemudian dibahas. Dan pada waktu semua itu sudah selesai, akan diundang untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan peraturan. Dan kita berharap seperti itu, pembahasannya bisa dipercepat dan bisa diselesaikan. Itu menjadi dasar bagi pelaksanaan,” pungkasnya.

Sekedar tahu, 14 ranperda yang akan dibahas untuk ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Buru, itu diantaranya enam Ranperda baru yang sudah melalui pentahapan harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham, yaitu Ranperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dari Dinas Perhubungan, ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

Kemudian, ranperda tentang Izin Usaha Perkebunan oleh Dinas Pertanian, ranperda tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buru dari Direktur PDAM, ranperda tentang Kabupaten Layak Anak dan ranperda Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selan itu, ada empat ranperda tentang perubahan yakni Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah, ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru dari bagian Ortala, ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian ada satu ranperda tentang pencabutan ranperda kabupaten nomor 03 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Buru dari bagian Ortala. (MSR)

Comment