by

DPRD Buton Selatan Belajar Kelola Ikan di Ambon

beritakotaambon.com – Terkendala regulasi, DPRD Kabupaten Buton Selatan mengunjungi DPRD Kota Ambon untuk belajar tentang pengelolaan perikanan. Hanya saja, Kabupaten Buton Selatan dan Kota Ambon, sama-sama terkendala regulasi dalam pengelolaan perikanan.

Dalam studi tiru itu, kunjungan kerja DPRD Kabupaten Buton Selatan disambut hangat Komisi II DPRD Ambon, di ruang paripurna DPRD, Belakang Soya, Selasa (24/8). Kedua wakil rakyat dari daerah berbeda ini kemudian sharing tentang regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan perikanana di Kota Ambon, dan Maluku secara keseluruhan.

Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Pomili Womal mengatakan, mereka ingin mencari tahu bagaimana pengelolaan perikanan di Kota Ambon, dan juga pengembangan dan pembinaan terhadap nelayan yang ada.

“Kunjungan ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah terkait pengembangan dan pembinaan nelayan. Kita memilih Kota Ambon, karena rata-rata masyarakat Kota Ambon, bergerak di bidang perikanan dan kelautan. “Artinya masyarakat di Kota Ambon berpotensi bekerja lebih besar di wilayah kelautan,” tutur Pomili.

Baca juga: Hut Kota Akan Diwarnai Selebrasi Vaksinasi Massal

Menurutnya, wilayah Maluku juga lebih didominasi lautan dibanding daratan. Sehingga, studi tiru tersebut dilakukan di Kota Ambon.

“Kami ingin tahu bagaimana perlakuan pemerintah daerah terhadap pembinaan dan pengembangan para nelayan disini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Ari Sehartian menjelaskan, antara Kota Ambon dan Kabupaten Buton Selatan, sama-sama terkendala soal regulasi. Dimana kewenangan kota dan kabupaten hanya pada batas pesisir. Sehingga baik provinsi dan kota/kabupaten, harus duduk bersama.

“Jadi sama kita dan mereka, itu terbatas karena regulasi. Karena kewenangan kota, kabupaten hanya sebatas pesisir. Sisanya ada pada pemerintah provinsi.

Dengan itu, sambung Sahertian, dengan penetapan Maluku sebagai LIN, regulasi itu mesti dilihat kembali. Sehingga betul-betul para nelayan di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah bisa berakses.

“Sebab kewenangan ini yang terbatas, maka lautan Maluku yang sangat mematikan kalau kita menghadapi dua musim itu, Timur dan Barat. Untuk itu, melihat konsekuensi dari regulasi itu, sebab jika tidak, maka apa yang akan diperoleh masyarakat itu terbatas,” terangnya.

Baca juga: Kekosongan Kursi Gerindra Tunggu Putusan MA

Politisi PKB ini menilai, dengan musim yang dialami laut Maluku, para Nelayan Maluku tidak akan bisa beroperasi saat tiba musim. Sehingga diharapkan, kebijakan Pemprov Maluku nantinya ke seluruh kota/kabupaten menjadi primadona.

“Jadi itu asumsi kita. Ketika Maluku jadi LIN, maka ini menjadi primadona. Jangan sampai jadi LIN, tapi tidak medapatkan hasil secara baik, itu juga tidak benar. LIN itu harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat Maluku. Jangan sampai setelah ditetapkan, kita khususnya di Kota Ambon tidak bisa menikmatinya,” tutup Sahertian. (UPE)

Comment