by

DPRD Dorong Belajar Tatap Muka

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon sementara berupaya untuk mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk berlakukan pembelajaran tatap muka. Pasalnya banyak orang tua siswa yang belum siap menghadapi pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon, Ricky D. Hehala mengatakan, banyak keluhan orang tua murid tentang sulitnya menyiapkan kelengkapan menghadapi kurikulum berbasis daring yang sementara diterapkan untuk tahun ajaran 2020/2021.

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Kota Ambon untuk penerapan kurikulum berbasis daring dinilai memberatkan orang tua murid. Karena banyak orang tua yang belum mampu membelikan smartpone hingga menyiapkan kuota internet untuk kebutuhan proses belajar mengajar anak secara online atau daring.

“Memang banyak keluhan orang tua, terkait penerapan kurikulum berbasis daring. Mulai dari keterbatasan kelengkapan smartphone sampai kuota internet. Karena tidak semua orang tua sanggup membelikan anaknya smartphone. Belum lagi soal kuota. Bengan kondisi saat ini, untuk makan saja masih sulit,” ungkap Ricky, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (4/8).

Politisi Hanura ini menilai, hal ini perlu didorong komisi agar Pemerintah Kota bisa mempertimbangkan penerapan kurikulum berbasis daring dengan dilakukan pembelajaran tatap muka. Yakni dengan mengedepankan protokol kesehatan bagi setiap murid maupun guru di sekolah.

“Komisi sudah membahas ini secara internal, makanya akan kita dorong agar Pemerintah Kota bisa mempertimbangkan proses belajar tatap muka. Maka itu, komisi sudah agendakan rapat bersama dengan PLN, Telkomsel, PT Telkom beserta Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon hari Kamis besok,” terangnya.

Dituturkan, komisi akan mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota beserta stakeholder lainnya dalam menghadapi kurikulum berbasis daring atau PJJ. Karena ditakutkan, belum ada kesiapan yang dilakukan sehingga penerapan tersebut nantinya memberatkan orang tua murid.

“Jadi banyak persoalan soal belajar lewat daring. Kita sudah agendakan itu dan akan pertanyakan kesiapan pemerintah Kota seperti apa. Karena ada laporan yang masuk, bahwa mau memasang Indihome saja boxnya tidak ada. Dan kalau jauh dari jangkauan juga sulit dilakukan. Maka itu segala kesiapan ini akan kita pertanyakan,” tandasnya.

Ricky berharap, dalam pertemuan nanti, ada solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota terkait persoalan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Dia menilai, dengan kondisi kota Ambon yang berada pada zona orange dan dalam suasana PSBB transisi, maka tidak salahnya ada pertimbangan dari Pemerintah untuk pemberlakuan belajar tatap muka di sekolah. Yang mana seluruh murid maupun guru mengedepankan protokoler kesehatan, dengan tetap menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Kita harap ada pertimbangan agar proses belajar mengajar ini bisa tatap muka. Yang penting tetap utamakan protokol kesehatan. Karena kalau melalui daring, pastinya siswa tidak akan fokus belajar. Kebanyakan itu main tiktok dan sebagainya. Ini yang harus dipikirkan. Makanya Komisi akan dorong agar ada pertimbangan untuk pembelajaran tatap muka,” tutup Ricky. (UPE)

Comment