by

DPRD Dorong Proses Hukum Proyek SDN II Dobo

Komisi III DPRD melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, untuk mendengar pendapat terkait progres perkembangan pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Dobo, Selasa (22/6).

Pantauan BeritaKota Ambon, RDP tersebut digelar di ruang paripurna Komisi III yang dihadiri sebagian anggota Komisi III. Selain itu, tampak hadir Kepala Dikbud, Yusuf Apalem, Konsultan Pengawas, Jecky Heharew, Perencanaan Dikbud, Edo Imblabla dan Kontraktor Adi Bin Hatim. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Maks Kalayukin tidak hadir.

Karena PPK tidak hadir, Wakil Ketua Komisi III DPRD, Rizat Djabumir sempat menskor RDP selama lima menit dan meminta pihak Dikbud untuk menghubungi PPK untuk bisa hadir. Naasnya, hingga selesai tenggak waktu skors, PPK tak kunjung nampak batang hidungnya di ruang rapat Komisi III.

Sebelum mencapai kesimpulan dalam RDP, kepala dikbud, kontraktor dan konsultan pengawas sempat dicecar beberapa pertanyaan oleh anggota komisi, seputar progres perkembangan pembangunan SD Negeri II Dobo yang terbengkalai hingga saat ini.

Saat dimintai keterangan oleh salah satu anggota Komisi III, Jafar Hamu mengenai pencairan anggaran sisa pembangunan SD Negeri II tersebut, Jecky Heharew selaku Konsultan Pengawas mengaku, bahwa atas persetujuannya, maka Dikbud mencairakan anggaran sisa 70 persen sebesar Rp 1,390 miliar.

Padahal proses pencairan anggaran sisa tersebut tak sesuai prosedur, lataran terdapat keganjalan dalam pengajuan dokumen fisik yang di masukan ke Dikbud dengan fakta rill progres perkembangan proyek SD Negeri II saat ini.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Rizat Djabumir usai rapat mengatakan, prinsipnya Komisi III akan mengawal proses pembangunan lanjutan SD Negeri 2 yang terbengkalai selama sekian tahun. Dan akan meminta pihak kontraktor untuk segera mengembalikan kerugian negara maupun mendorong aparat penegak hukum untuk memproses kasus proyek tersebut. Sebab ada indikasi dugaan kerugian negara.

Prinsipnya kita di Komisi III, akan tetap mengawal proses pemabngunan lanjutan SDN II Dobo ini. Kontraktor juga akan kita mintai pertanggung jawabnya untuk segera menggembalikan kerugian negara. Ya, dan karena kasus ini sudah masuk ranah hukum, maka kami juga mendorong untuk diproses sesuai aturan yang berlaku di NKRI, pungkasnya.
(WAL)

Comment