by

DPRD Duga Ada Mafia Dibalik Kelangkaan Mitan

Ambon, BKA- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Asis Hentihu, menduga ada mafia dibalik terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Mitan) dibeberapa kabupaten/kota di Maluku.

Dugaan itu disampaikan Hentihu dalam rapat kerja lanjutan Komisi II dengan pihak Pertamina dan distributor, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (19/1).

Usai rapat kerja lanjutan itu, kepada wartawan, Hentihu mengatakan, bahwa dalam tiga bulan belakang ini telah terjadi kelangkaan BBM di Maluku, khususnya mitan.

“Ada sejumlah catatan bagi saya, yang saya lihat sebagai penyebab, yang perlu disampaikan ke pihak Pertamina didalam siang Komisi II itu,” ucapnya.

Dalam catatan Hentihu, penyebab dari kelangkaan Mitan, salah satunya nilai jual antar subsidi dan non subsidi yang menjadi pemantik bagi pengusaha, agen dan pangakalan-pangkalan, hingga pada lavel paling bawah untuk melakukan spekulasi. Misalnya, BBM subsidi dialihkan untuk dijual bagi kepentingan industri.

“Dalam dua bulan ini, sebulan sampai dua bulan kedepan, sebagai contoh dan ini patut diduga, bahkan saya juga sudah sampaikan dalam rapat tadi dan menjadi catatan, misalnya, ada pembangunan akses jalan di beberapa kabupaten/kota, baik pembangunan jalan lapisan penetrasi (Lapen) maupun yang dikerjakan Balai Jalan, selain yang dikerjakan Pemda Maluku, berupa Hotmix, yang bahan pengelolaanya menggunakan Mitan. Sehingga tadi saya sampaikan dengan jelas, ini patut diduga, mungkin saja ada mafia BBM yang main sehingga terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Bahkan hal tersebut tumbuh dengan masif. Ini bahkan bukan insiatif satu dua orang penjual. Semua dilakukan secara sistematis dan by desain oleh sekelompok mafia yang memiliki koneksi komunikasi pada lavel atas, sehingga melakukan modus mendesain untuk kepentingan mencari keuntungan yang cukup besar.

“Nah kejahatan seperti ini, mestinya diidentifikasi. Sehingga saya juga mengusulkan harus ada pansus yang disesuaikan dengan UU Migas. Dalam waktu dekat, komisi juga akan mengundang pihak Polda dan Disperindag Provinsi Maluku, agar sama-sama bisa membicarakan hal ini,” pungkasnya.(RHM)

Comment