by

DPRD Duga Anggaran TPG Disubsidi Silang

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali mempertanyakan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi tahap IV tahun 2020, yang hingga kini belum dibayarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Komisi II menduga, anggaran TPG itu telah disubsidi silang untuk menutupi hutang Pemkot.

Dugaan itu dibeberkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far kepada wartawan, usai melakukan rapat evaluasi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmy Salatalohy, serta pihak BNI dan BTN, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (19/1).

Sementara Plh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Apries Gaspersz, yang diundang untuk diminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran TPG, justru tidak hadir.

“Menurut kami, pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini sengaja diulur-ulur oleh pemerintah kota. Sebenarnya ini ada apa ? sedangkan anggaran ini, proses transfernya dari pusat ke daerah dan ini sudah pasti ada. Jangan-jangan sudah disubsidi silang untuk kebutuhan yang lain, dan bapak ibu guru yang dikorbankan padahal ini uang mereka. Dugaan kita seperti itu,” ungkap Far Far.

Dijelaskan, ada sekitar 1.560 guru di Kota Ambon yang belum menerima TPG atau tunjangan sertifikasi triwulan ke 4 tahun 2020 senilai Rp 17 miliar lebih. Sehingga komisi sengaja mengundang pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi kembali penundaan pembayaran TPG tersebut.

Dan rapat tersebut ditunda pada Senin pekan depan, lantaran ketidakhadiran Plh Kepala BPKAD Kota Ambon, Apries Gaspersz. Padahal tunjangan guru ini menjadi permasalahan tahunan di Pemerintah Kota Ambon, karena setiap tahun selalu mengalami keterlambatan pembayaran.

“Ini yang menjadi kekecewaan Komisi II, karena pembayaran sertifikasi guru ini jadi masalah tahunan dan rutin. Seperti pada 2019 yang dibayar awal 2020, itu saja sudah diakhir. Padahal kita tahu bersama, ini terkait hak guru yang harus diterima dan diselesaikan. Ternyata justru diperhambat, makanya kita duga ada silang subsidi untuk tutupi anggaran lain,” ujar dia.

Politisi Perindo ini menilai, Pemerintah Kota harusnya transparan terkait keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut yang hingga kemarin belum juga diterima ribuan guru. Sehingga diharapkan, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi tidak menjadi beban di tahun ini.

“Sayangnya, Kepala BPKAD tidak hadir. Padahal kita sudah datangkan BNI dan BTN sebagai bank penyalur, dan dinas pendidikan. Dan kita berkesimpulan, ini murni kesalahan pemerintah kota. Makanya kita harap, walikota segera mengevaluasi kepala BPKAD, karena sengaja ulur-ulur pembayaran tunjangan,” sebutnya.

Tak hanya itu, lanjut Far Far, adapula pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkot Ambon yang belum diselesaikan Pemerintah Kota Ambon, Bantuan Bencana 2013 dan sejumlah tunggakan lainnya yang belum diselesaikan.

“Jangan sampai terbangun indikasi di ruang rapat tadi (kemari), bahwa ini dana sudah ada tapi di subsidi silang. Dan sampai ketahuan bahwa telah dilakukan subsidi silang, maka ini dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran yang sangat fatal. Dan ini menjadi catatan bagi pak walikota,” pungkasnya. (UPE)

Comment