by

DPRD Dukung Terbentuknya Perda P4GN

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku mendukung terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Maluku.

Sebagai bentuk dukungan, Perda tersebut menjadi skala prioritas pertama sebagai Perda inisiatif DPRD Maluku. Apalagi saat ini, memang Maluku belum memiliki Perda yang menjadi payung hukum program-program yang berkaitan P4GN.

“Ini akan menjadi payung hukum yang baik, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Maluku. Ini memang menjadi kelemahan yang ada di Provinsi Maluku, karena tidak memiliki regulasi yang mengikat terkait dengan Narkoba, “kata Ketua DPRD Maluku, Lukcy Wattimury, kepada awak media, Senin (19/4).

P4GN, kata Wattimury, sangat penting untuk dibentuk. Sehingga DPRD menjadikannya sebagai usulan Perda inisiatif untuk dijadikan sebagai Perda.

Sebab Perda itu nantinya sangat penting bagi generasi muda Maluku, agar dapat terbebas dari jeratan narkoba. Sebab peredaran narkoba di Maluku, khususnya di Kota Ambon, sudah sangat luar biasa. Sehingga sangat mengkhawatirkan.

“Mudah-mudahan setelah kita laksanakan ferivikasi surat-surat masuk yang sementara berjalan di kabupaten/kota, kita bisa bicarakan itu ditingkat Pansus, untuk bagaimana menjawab, harapan dari teman-teman yang terkait dengan pembentukan P4GN di Maluku,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BNN Maluku, Brigjen Pol. M.Z Muttaqien, menuturkan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018, yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, bahwa President telah memerintahkan seluruh kementerian, kelembagaan dan kepala daerah, bupati/walikota serta BUMN dan stekholder, untuk membentuk rencana aksi terpadu pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk tim terpadu. Sebagai salah satu paramaternya dengan melakukan sosialisasi dan tes urine.

“Tim terpadu juga harus dibentuk dilingkup DPRD, Pemda Maluku, kabupaten kota. Setelah itu, kita lakukan tes urine untuk melihat sejauh mana, ASN di lingkup pemkot atau pemkab dan Pemda Maluku, dalam menindaklanjuti Inpres tersebut,” pungkasnya. (RHM)

Comment