by

DPRD Dukungan Langkah Satgas Terapkan SOP Covid-19

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menyatakan dukungannya terhadap keinginan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Maluku untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), dalam sistim penanganan pasien dan jenazah yang dinyatakan positif Caovid-19.

“Satgas ini dibentuk oleh pemerintah. Jadi langkah yang diambil Satgas Covid-19, semestinya kita harus mendukung sekarang ini, karena situasi atau kondisi saat ini belum normal. Sehingga apa langkah yang diambil, tidak perlu lagi dipelomikan. Tapi harus mendukungnya,” ungkap Wattimury, kepada awak media di Kantor DPRD, Selasa (6/7).

Olehnya itu, katanya, jangan pernah berfikir kalau kondisi saat ini semuanya bisa normal. Namun sejauh masih dalam koridor hukum dan untuk kepentingan bersama dalam penecagahan penyebaran Covid-19, masyarakat harus bisa mendukung.

Sementara terkait dengan Permendagri, lanjut Wattimury, juga ada Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes). DPRD sedang menyelesaikan Perda tersebut, untuk nantinya dijadikan sebagai acuan terhadap segala putusan yang diambil oleh Satgas.

“Perda ini nantinya, bisa menjadi dasar atau payung hukum bagi Satgas atau TNI/Polri dalam melaksanakan penanganan Covid-19, termasuk didalamnya kewajiban-kewajiban masyarakat untuk bagaimana meletakan penanganan prokes,” ujarnya.

Semua itu dilakukan, katanya, karena kondisi Covid-19 saat ini sudah sangat memperhatingkan. Sehingga perlu ada dukungan dari semua pihak, dalam memberikan penguatan kepada masyarakat, bahwa apa yang dilakukan pemerintah memang betul-betul yang terajdi saat ini.

“Saya sadar betul, vaksinasi bukan salah satu solusi. Tapi paling tidak, menjadi salah satu cara yang paling baik untuk mencegah terkonfirmasinya seseorang dari Covid-19 itu,” akuinya.

Sama halnya dengan rencana PPKM Mikro oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, itu patut didukung penuh oleh masyarakat.

Khusus Kota Ambon, kata Wattimury, orang yang terkonfirmasi Covid-19 sesuai hasil laporan Satgas, sudah sangat memperhatingkan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Saya baru dapat informasi dari Pemkot Ambon, kalau sudah ada edaran, bahwa Jumat, 8 Juli, akan dilakukan langkah-langkah pengetatan. Ini bagian dari cara mengimplementasikan, apa yang disebut dengan PPKM Mikro. Sehingga mudah-mudahan putusan yang sudah diambil ini, dapat membuat dampak yang postif bagi masyarakat,” pungkasnya.(RHM)

Comment