by

DPRD Hadirkan Kemenkumham Bahas Ranperda

Ambon, BKA- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, mengikutsertakan tujuh orang perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, untuk membahas 8 rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Pembahasan Ranperda tersebut mengacu pada 8 usulan inisiatif DPRD Maluku, diantaranya Ranperda tentang Bangunan Gedung, tentang Jalan, tentang Jasa Konstruksi, tentang Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Maluku, tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil, tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan, tentang Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Wilayah Sekitar Hutan, dan Ranperda tentang Peningkatan dan Perlindungan Ibu, Bayi serta Balita.

Pembahasan ranperda tersebut, berlangsung di gedung DPRD Karpan Ambon, Jumat (29/1). Dimana dari 8 Ranperda inisiatif tersebut, hanya 5 Ranperda yang disetujui. Sementara 3 diantaranya tidak disetujui untuk dilanjutkan dalam rapat pembahasan pengambilan keputusan.

Kepala Kakanwil Maluku, Andi Nurka, lewat rilisnya kepada koran ini, Minggu (31/1) menyebutkan, tiga ranperda yang tidak disetujui untuk dilanjutkan diantaranya, Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil, tentang Pemberdayaan Masyarakat di Dalam dan Wilayah Sekitar Hutan, dan tentang Peningkatan dan Perlindungan Ibu, Bayi dan Balita.

“Alasan tidak disetujui Ranperda tersebut, dikarenakan Pemprov Maluku tidak mempunyai kewenangan dalam hal pembentukan materi muatan Perda tersebut. Teknik penyusunan Perda dalam Ranperda itu masih banyak yang perlu dilakukan penyesuaian. Dan ketiga Raperda tersebut harus disesuaikan dengan Perda yang lebih tinggi,” terang Andi.

Dari laporan yang diterima, rapat pembahasan yang yang diagendakan dari tanggal 26 sampai dengan 29 Januari 2021 kemarin, itu dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Maluku, Edison Sarimanela dan diikuti oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Ranperda yang dibahas, Anggota Bapemperda dan Tujuh Tenaga Perancang Zona Provinsi Maluku. (LAM)

Comment