by

DPRD Harap Maluku Bisa Kembali Menerima Program Kotaku

Ambon, BKA- Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, berharap, Maluku bisa kembali menerima bantuan anggaran program kota tanpa kumuh (Kotaku), yang diprogram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Harapan Wattimury tersebut lantaran sejak 2020 lalu hingga 2021, desa dan kelurahan di Maluku sudah tidak lagi menerima bantuan program Kotaku yang diprogram Kementerian PUPR, lantaran usulan dari DPR RI.

“Kami sudah diskusi banyak dengan mereka (Kementerian PUPUR) dan kami juga sudah mendapat informasi jelas dari mereka, tentang bagaimana mekanisme sampai anggaran diberikan untuk program Kotaku dari Pemerintah Pusat. Ternyata itu diusulkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR RI dalam pembahasan APBN, tentunya melalui Kementerian PUPR,” jelasnya.

Karena itu, setelah mendalami pentingnya program ini bagi pengembangan masyarakat di Maluku, terutama lingkungan pemukiman yang kumuh, maka DPRD Maluku akan melakukan intervensi untuk itu.

“Saya berharap, kita harus mendukung program ini secara kongkrit. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan mereka, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Pusat (Pempus), kami juga akan berkoordinasi dengan pak gubernur untuk bagaimana melalui Dinas PU Maluku bisa memperoleh anggaran melalui Kementerian PUPR dan juga DPR RI. Karena ini dibahas di DPR RI, mudah-mudahan kita bisa dapat anggaran pengembangan program Kotaku dulu namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri,” harapnya.

Menurut Wattimury, program tersebut bagi Maluku sangat diharapkan untuk pengembangan lingkungan pemukiman masyarakat di desa dan kelurahan. Maka lewat Komisi III DPRD Maluku akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait, agar dapat membantu untuk bagimana program Kotaku bisa kembali dilaksanakan di Maluku.

“Perjuangan kami ini belum terlambat, karena kita sama-sama tahu kalau APBN 2021 sudah selesai dibahas, sehingga paling tidak kita tunggu program di tahun 2022. Tapi kalau ada kebijakan lain untuk ditampung di APBN 2021, saya kira itu lebih baik,” harapnya lagi.

DPRD Maluku juga nantinya akan melakukan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, agar nantinya bagaimana bisa mendapatkan anggaran pusat untuk pengembangan perkampungan dan pemukiman, karena memiliki jaringan langsung dengan Kementerian PUPR.

“Mudah-mudahan mereka bisa membantu, agar program ini bisa dilaksanakan di Maluku, khususnya pada desa dan kelurahan yang masuk dalam kategori wilayah kumuh, karena distulah berkumpul banyak orang yang ada pada garis-garis kemiskinan. Sehingga kita semua tahu masalah-masalah itu sangat berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” pungkasnya.(RHM)

Comment