by

DPRD Harap Tidak Ada Lagi Ketimpangan Pembangunan

Ambon, BKA- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, berharap, tahun 2022 mendatang, usulan pada pokok pikiran Anggota DPRD Maluku tidak bisa lagi keluar dari daerah pemilihan (dapil) mereka.

Semua usulan pokok pikiran Anggota DPRD Maluku harus terfokus pada dapil masing-masing. Sehingga kedepan diharapkan, tidak ada lagi ketimpangan dalam pembangunan di 11 kabupaten/kota di Maluku.

”Jadi kalau selama ini yang ada pada Dapil Ambon bisa mengusulkan daerah lain pada pokok-pokok pikiran, maka tahun depan, sudah tidak diperbolehkan,” ujar Wattimury, kepada awal media di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat(12/3).

Usulan pokok pikiran Anggota DPRD, katanya, harus berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing.

“Hasil reses dan pengawasan yang akan dituangkan dalam pokok pokok pikiran anggota per daerah pemilihan, untuk disampaikan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penyertaan anggaran,” terang Wattimury.

Hal itu dilakukan, katanya, agar tiap masalah yang terjadi di tengah masyarakat, dapat dilihat lebih baik oleh masing-masing Anggota DPRD, terutama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan disetiap kabupaten/kota.

Apalagi dengan kondisi Maluku yang berada pada peringkat ke empat termiskin di Indonesia, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diserap dengan baik oleh anggota DPRD Maluku, agar dapat menurunkan angka kemiskinan.

”Kita berharap, tiap anggota dapat mengusulkan kebutuhan daerahnya melalui pokok pokok pikiran kepada pemerintah daerah, sehingga dampaknya terasa bagi masyarakat,” pungkas Wattimury.(RHM)

Comment