by

DPRD Heran Honor Atlit PON Memprihatinkan

AMBON-BKA, DPRD Provinsi Maluku merasa miris setelah mengetahui, upah atau honor yang diberikan kepada para atlit persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papus.

DPRD menilai honor para atlit memprihatinkan, lebih kecil dibanding yang diterima pengurus Komite Olah Nasional (KONI) Maluku.

Baca:
Pendemo Pertanyakan Anggaran Covid-19

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, menyatakan rasa penyesalan terhadap kebijakan yang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Maluku dan KONI Maluku terkait penerapan honor para atlit.

Seharusnya atlit yang nantinya akan berlaga mengharumkan nama Maluku dipentas nasional, diperlakukan setara dengan apa yang diterima KONI. Bukan sebaliknya, mereka dianggap sebagai anak tiri.

Mestinya Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dispora, dapat melakukan koreksi honor atlit, agar dapat diberikan honor yang sesuai.

“Ini kondisinya fiskal sekali. Tetapi kita coba memenuhi itu, tetapi di-brekdown. Kita sangat sayangkan itu, karena ternyata honor-honor porsi terbesar bukan di Atlit dan pelatih, tapi itu di orang-orang KONI. Ini kan tidak adil, kalau kita lihat,” tegas Atapary.

Sebagai contoh, atlit PON yang akan berlaga di Papua, yang berangkat hanya sekitar 45 orang. Parahnya lagi, Satgas yang ditugaskan kurang lebih 40 orang, dengan kata lain, satu atlit didampingi satu Satgas, sehingga bisa dikatakan pemborosan dan buang-buang anggaran.

Ironisnya lagi, honor yang diberikan kepada Satgas, jauh lebih besar dari pada atlit dan pelatih. Sementara subtansi dari kegiatan kompetisi di PON, bukan ada pada organisasi KONI, tapi ada pada cabang olahraga (cabor). Dengan kata lain, bicara cabor sama halnya bicara atlit. Sehingga seharusnya prioritas lebih diberikan kepada atlit yang setiap hari berlatih sesuai arahan pelatih.

“Selama ini, yang atlit fokus setiap hari, pagi hingga sore, dan tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan. Mereka hanya difokusnya untuk berlatih, mestinya pemerintah harus bisa melihat itu, sehingga bisa mempertimbangkan kembali honor mereka,” sarannya.

Khusus KONI, Atapary mengusulkan agar KONI tidak perlu mempersoalkan honor. Bila perlu tidak perlu menerima honor, karena rata-rata yang menjadi pengurus merupakan pensiunan dengan posisi jabatan, bahkan sebagian masih aktif sebagai ASN.

Baca:
Banggar DPRD Lakukan Penyerasian DIM

“Seharusnya tujuan mereka ke KONI itu mengabdi, bukan sebaliknya untuk mencari tambah penghasilan. Bahkan mereka yang dipengurus rata-rata kehidupannya sudah mapan, sehingga kalau bicara mengabdi, tidak perlu berharap honor yang seakan-akan kalau di KONI untuk cari kerja tambahan. Sehingga Pemda juga harus melakukan evaluasi terhadap kepengurusan KONI,” bebernya.

Kader Partai PDI ini beranggapan, kalau hal ini dipertahankan, maka jangan berharap olahraga Maluku akan berkembang. Malah sebaliknya, akan mundur dari apa yang diharapkan.

Atapary kembali mengurai honor yang diterima para pelatih Rp 2.850.000 perorang, sedangkan atlit Rp.2.800.000 per orang. Tapi Satgas setiap anggota menerima Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per bulan.

“Sebenarnya satgas tidak perlu terlalu banyak, karena sebagai pelatih juga merangkap sebagai pendamping atlit. Satgas tidak perlu banyak, cukup 13 orang untuk 13 cabor yang akan berlaga di PON Papua,” tukasnya. (RHM)

Comment