by

DPRD Kembali Mediasi PAUD Mawar

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon, kembali memediasi perselisihan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mawar di desa Poka, kecamatan Teluk Ambon, Rabu (21/10). Dengan menghadirkan pemilik PAUD Mawar dan Pemerintah Desa Poka.

Perselisihan ini sebelumnya telah dimediasi oleh Komisi II DPRD Ambon pada pertengahan 2019 lalu. Namun Pemilik PAUD Mawar, Elna Nikyuluw kembali melaporkan persoalan ini karena menilai ada intervensi dari Pemerintah Desa Poka atas PAUD yang Ia bangun itu.

“Misi saya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Awalnya itu, PAUD ini saya buka di rumah. Tapi karena banjir diminta untuk bicara dengan pejabat desa definitif lalau diberikan kesempatan buat saya pakau gedung dan sudah berlangsung selama 7 tahun. Tapi saya dipanggil untuk memberikan PAUD kepada Pemerintah Desa, dan saya tidak mau dan diancam. Dan saya dilaporkan ke polisi, makanya saya lapor ke DPRD,” ungkap Elna, kepada wartawan usai pertemuan bersama Komisi.

Dikatakan, dirinya diundang oleh Pemerintah desa Poka untuk dievaluasi terkait pengelolaan PAUD Mawar. Namun dirinya menolak, karena merasa PAUD tersebut adalah miliknya dan bukan milik Pemerintah Desa Poka.

“Dia (Penjabat Desa Poka) undang saya untuk melakukan evaluasi terhadap PAUD saya. Tapi saya bilang tidak bisa dievaluasi, karena pimpinan saya bukan dia. Dan dia tidak kasih saya dana untuk itu. Kalau kasi, pastinya saya bisa dievaluasi,” sebut Elna.

Ia mengaku, kaget ketika menerima SK bahwa PAUD tersebut telah diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa Poka.

“Padahal, awalnya di DPRD bahwa kesepakatan kerjasama dengan desa binaan, lalu dari desa kasi bantuan dana ke saya. Ini kan atas nama pribadi saya yang berbadan hukum. Dan sudah diputuskan oleh DPRD aka nada rapat lanjutan dengan hadirkan BPD Poka terkait pengelolaan PAUD saya,” pungkas dia.

Tempat yang sama, Penjabat Desa Poka Erick Van Room membantah seluruh tudingan yang disampaikan Elna selaku pemilik PAUD Mawar. Menurutnya, tidak ada intervensi dari pihak Pemerintah Desa Poka terhadap PAUD tersebut.

“PAUD ini sudah ada SK dari Dinas Pendidikan Kota Ambon, makanya desa punya kewenangan untuk mengkomunikasikan perkembangan PAUD. Jadi bukan intervensi, karena ini PAUD desa bukan pribadi. Ibu Elsa sebagai pengelola tapi kita sebagai penasehat punya kewenangan untuk mengundang ibu Elsa membahas itu. Ini kan laporan masyarakat disampaka ke BPD dan saya berhak mempertanyaka kinerja yang bersangkutan,” ungkap Van Room.

Dirinya mengaku, atas laporan Elna Nikyuluw, maka pihaknya datang menghadap Komisi II untuk meluruskan persoalan yang terjadi. Yakni sejak 16 Juli tahun 2019 lalu, ada SK dari Dinas Pendidikan Kota Ambon atas PAUD Mawar yang secara resmi menjadi PAUD Desa. Sehingga ada eksekusi anggaran dari dana desa yang diberikan untuk mengembangkan PAUD tersebut.

Namun ketika ada laporan terkait kinerja Elna Nikyuluw selaku pengelola, pihak Pemerintah Desa Poka bermaksud untuk mengundang yang bersangkutan untuk mempertanyakan kinerjanya. Alhasil, beberapa kali panggilan, Elna Nikyuluw tidak pernah menghadiri undangan tersebut.

“Awalnya, PAUD ini gunakan tempat sendiri. Tapi karena bencana banjir, mereka meminta pimpinan desa waktu itu gunakan fasilitas Pemerintah Desa. Dan kemudian berproses untuk menjadikan PAUD Mawar ini sebagai PAUD Desa Poka. Jadi karena ada SK dari dinas, maka ada eksekusi anggaran dari dana desa. Karena salah satu syarat karena ada SK dari dinas,” tandasnya.

Dijelaskan, undangan untuk menghadirkan Elna selaku pengelola PAUD untuk mempresur pihak pengelola bersama para guru PAUD lainnya agar lebih proaktif. Sebab, ada anggaran dana desa yang telah disalurkan untuk pengembangan PAUD tersebut.

“Saya kira tidak ada pikiran dari Pemerintah Desa Poka untuk mengambil PAUD itu. Tapi karena sudah Di SK-kan jadi PAUD Desa. Makanya kita akan lihat rapat lanjutan nanti dari BPD dan para guru PAUD yang dihadirkan oleh Komisi II DPRD Ambon,” tutup Van Room.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Ambon, Ary Sahertian menambahkan, bahwa persoalan ini sebelumnya pernah diselesaikan DPRD di tahun 2019. Namun ketika pengelola di undang beberapa kali, tidak pernah menghadiri undangan tersebut. Bahkan pengelola mengaku, kata Ary, bahwa sempat diancam. Padahal setelah didudukan persoalan tersebut, tidak ditemukan ancaman atau intimidasi dari Pemerintah Desa Poka.

Politisi PKB ini menilai, kronologis yang disampaikan terkait persoalan tersebut memang benar. Dimana PAUD Mawar ini awalnya dibangun di rumah milik Elna. Namun karna banjir, Elna selaku pencetus PAUD itu meminta ke Pemdes Poka yang lama untuk memakai aset Pemdes Poka.

Dan pihak Pemdesa Poka kemudian berpikir, dalam upaya karena ADD dan PAUD tersebut juga untuk peningkatakan pemberdayaan. Sehingga pihak Pemdes mengambil kebijakan untuk mengundang Elna Nikyuluw. Naasnya, undang tersebut tidak pernah digubris.

“Tapi nyatanya tidak hadir (Elna Nikyuluw). Maka itu dicarikan solusi sampai pihak Pemdes Poka difasilitasi oleh dinas pendidikan untuk duduk bersama, agar PAUD tetap berjalan. Maka itu, nanti kita akan mendengarkan penjelasan BPD Poka, para rapat mediasi lanjutan dalam waktu dekat ini,” tutup Sahertian. (UPE)

Comment