by

DPRD Maluku Akan Panggil Paksa Betty Pattikayhatu

beritakotaambon.com – Komisi III DPRD Maluku, tetap berkomitmen untuk memanggil paksa Direktur Utama (Dirut) PT Lestari Pembangunan Jaya (LPJ), Betty Pattikayhatu. Pasalnya, Betty Pattikayhatu sudah beberapa kali mangkir dari panggilan DPRD, terkait keluhan masyarakat soal rumah Masyarakat BErpenghasilan Rendah (MBR), di kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

“Kalau Ibu Betty merasa dirinya yang menjadi korban, harusnya bisa hadir untuk menjelaskan kepada Komisi, terkait persoalan-persoalan yang terjadi. Bukan sebaliknya mangkir dari undangan Komisi. Apa yang kami mau jelalskan kepada masyarakat, kalau kami sendiri belum mendengar penjelasan dari Ibu Betty,” terang Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa, kepada media ini, via selulernya, Rabu (24/11).

Parahnya lagi, kata Hehanusa, Pattikayhatu malah membuka ruang untuk menyalahkan sejumlah pihak. Bahkan berkoar-koar di publik dengan berbagai alasan, namun tidak gentle menyampaikan persoalan yang sebenar ke DPRD. Bahkan mangkir dan tidak menghargai undangan Komisi.

Sementara DPRD, tambah dia, tidak pernah dilibatkan dalam proses awal pengembangan rumah bagi MBR, khususnya PNS Pemda Maluku. Sehingga ketika ada masalah, DPRD baru mau dilibatkan untuk melihat persoalan yang merugikan masyarakat.

Politisi Gerindra ini menilai, meskipun dana subsidi KPR menggunakan dana APBN, lantas alasan Betty Pattikayhatu, tidak mau menghadiri undangan Komisi III, maka sebagai wakil rakyat, memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap APBN maupun APBD.

“Meskipun Kita tahu bersama bahwa itu kewenangan Kota Ambon, tapi bukan berarti kami harus mengabaikan. Ini terkait dengan anggaran. Namanya anggaran, baik itu APBD atau APBN dan namanya pengawasan, tetap melekat pada setiap anggota DPRD,” tegasnya.

Menurutnya, Pattikayhatu sebagai Direktur PT LPJ pengembangan proyek MBR, harus bisa hadir untuk menyampaikan persoalan yang sebenarnya terjadi, kepada komisi.

“Ini masyarakat punya masalah dan juga ibu Betty punya. Kita mau bantu untuk mencari jalan keluarnya. Tapi kalau sikap ibu Betty seperti ini, kita bisanya apa, tetap yang disalahkan ibu Betty seperti yang disampaikan masyarakat ke DPRD,” tukasnya.

Hehanusa tambahkan, apa yang disampaikan Pattikayhatu lewat sejumlah pemberitaan di media, telah menyinggung institusi DPRD. Dengan mengancam akan melaporkan DPRD. Tetapi secara kelembagaan, Komisi tidak pernah membangun sebuah konflik. Bahkan tidak dalam kapasitas membela pihak PT LPJ, termasuk juga masyarakat. Melainkan semua harus bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dalam memecahkan persoalan yang terjadi antara kedua belah pihak.

“Kita harus dudukan bersama persoalan ini, sebagai anggota DPRD tentunya harus melihat adanya aduan dari masyarakat. Kasihan mereka ini rata-rata masyarakat golongan ekonomi berpenghasilan rendah. Yang menurut kami, uang sebesar 10 hingga 20 juta itu sangat berarti buat mereka. Jangan lantas ibu Betty melempar tanggung jawabnya kesana-sini,” pungkasnya.

Dia juga menilai, meski menurut pendapat Pattikayhatu, persoalannya sudah dilimpahkan ke Kementerian PUPR, namun tidak serta merta menyalahkan masyarakat dan mengancam melaporkan DPRD.

“Padalah langkah masyarakat dengan melaporkan ke DPRD, merupakan langkah yang tepat. Tanpa melakukan hal-hal yang anarkis, sehingga sudah sesuai dengan tahapannya,” tutup Hehanusa. (RHM)

Comment