by

DPRD Maluku Minta Perlakuan Tidak Setara, Untuk Penetapan Passing Grade Seleksi CPNS 2021

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku meminta perlakuan tidak setara dari Pemerintah Pusat, khususnya standard passing grade penentuan kelulusan seleksi CPNS 2021 nanti.

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi DPRD Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku dengan DPR RI, yang digelar Ruangan GBHN, Wisma Nusantara IV Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (8/4).

Rakor tersebut bertuannya untuk melakukan sinkronisasi atas program pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku dan usulan aspirasi dari DPRD Provinsi Maluku, kepada wakil rakyat Maluku yang ada di DPR RI.

Pada rakor tersebut, DPRD Provinsi Maluku menyampaikan aspirasinya, terkait permintaan agar Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan penerapan passing grade kelulusan seleksi CPNS.

Pemerintah Pusat seharusnya membuat kebijakan perlakuan yang tidak setara, untuk penentuan passing grade kelulusan seleksi CPNS di semua wilayah Indonesia.

Usulan DPRD Provinsi Maluku itu mendapat apresiasi dari salah satu Anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa. Sebab secara objektif, mutu SDM di Indonesia tidak merata.

Kualitas SDM di Jawa, Sulawesi dan Sumatera, lanjutnya, berbeda jauh dengan yang ada di wilahah Timur Indonesia. Sehingga mesti ada kebijakan yang bersifat afirmatif, agar passing grade di Indonesia tidak harus sama.

“Jika tidak, maka lapangan kerja yang ada di Maluku akan diisi oleh saudara-saudara sebangsa dari luar Maluku. Sedangkan anak-anak kita di Maluku hanya akan menjadi penonton, atau orang yang tersingkir di negeri sendiri,” terang Lewerissa.

Untuk itu, katanya, rapat koordinasi seperti yang dilakukan tersebut merupakan sesuatu hal yang positif dan penting. Sehingga para wakil rakyat Maluku di DPR RI bisa memperoleh gambaran yang utuh, terkait kepentingan rakyat dan daerah Maluku yang harus diperjuangkan di pusat.

Karena menurutnya, bila berbicara tentang kepentingan Maluku, maka tidak dapat diperjuangkan sendiri-sendiri. Tapi harus diperjuangkan bersama secara kolektif, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

“Masalah di Maluku itu kompleks. Sampai hari ini, Maluku masih ada diurutan ke 4 Provinsi termiskin di Indonesia. Kondisi ini sangat paradoks, karena Maluku kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Mestinya rakyat dan daerahnya sejahtera, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Sangat ironis,” pungkasnya.(RHM)

Comment