by

DPRD Maluku Terima LKPJ Gubernur

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2020.

Persetujuan itu ditandai dengan penyerahan dokumen LKPJ Gubernur Maluku yang dilakukan oleh Sekda Maluku, Kasrul Selang, kepada Ketua DPRD Maluku , Lukcy Wattimury, pada rapat paripurna, Jumat(16/4).

Ketua DPRD, Lucky Wattimury, mengatakan, seiring dengan masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program yang berkaitan dengan anggaran tahun 2020, tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya refocusing anggaran pada semua organisasi perangkat kerja dilingkup Pemda Maluku.
Namun demikian, untuk menjawab semua itu, gubernur lewat perangkat daerah telah menyusun LKPJ tahun anggaran 2020, untuk nantinya diserahkan ke DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang menghadiri paripurna tersebut secara virtual, menjelaskan, bahwa kemitraan yang selama ini antara pemerintah dan DPRD, telah bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2020, walau sangat dipengaruhi oleh dampaknya pandemi Covid-19.

Khusus untuk alokasi anggaran bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku telah berupaya keras untuk melakukan penanganan Covid-19 di Maluku. Sehingga tercatat jumlah kasus positif mengalami pengurangan sejak Desember 2020 lalu.

“Kita tahu bersama, bahwa APBD Maluku tahun anggaran 2020 telah menetapkan pendapatan sebesar Rp 3,19 trilun dan telah terealisasi sebesar Rp 3,10 triliun, dengan capaian 97,32 persen, yang bersumber dari PAD sebesar Rp 480,61 miliar dan dana pembangunan sebesar Rp 2,62 trilun serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 3,56 miliar,” beber gubernur.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan daerah sebesar Rp 893,92 miliar dengan realisasi sebesar 39,16 persen, dan pengeluaran biaya daerah dianggarkan sebesar Rp 32,83 miliar dengan realisasi sebesar Rp 32,77 miliar atau 99,92 persen, sehingga pembiayaan mutu sebesar Rp 831,12 miliar dan realisasi sebesar Rp 305,55 miliar dengan capaian 36,76 persen.

Dampak Covid-19 juga terdapat pada capaian indikator makro pembangunan daerah, antara lain, pertumbuhan ekonomi dengan capaian hanya 0,92 persen yang secara nasional masih tinggi dari negatif 2, 07 persen, inflasi turun menjadi 0,91 persen, kemiskinan 17,99 persen dan pengangguran 7,57 persen, serta indeks pembangunan manusia mencapai 9,49 persen.
Sementara upaya pembangunan daerah, kata Gubernur, pemerintah terus meningkatan kemajuan daerah melalui peningkatan diberbagai bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Kita juga semua berharap, agar upaya peningkatan pada bidang tersebut akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Maluku dan percepatan pembangunan daerah,” harapnya. (RHM)

Comment