by

DPRD MBD Akan Tinjau Tariff Speedboat

Ambon, BKA- Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), akan melakukan on the spot atau tinjauan lapangan terhadap kenaikan harga tariff speedboat di Kabupaten MBD. Sebab, dengan adanya perbaikan dermaga Kaiwatu di Pulau Moa, tariff speedboat justru dinaikan sepihak dari harga normal.

Perbaikan dermaga pelabuhan Kaiwatu di Kabupaten MBD) yang sementara dilakukan, menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dimana sejumlah kapal harus berlabuh di tengah laut untuk menurunkan maupun mengangkut penumpang yang hendak bepergian.
Mau tak mau, penumpang kapal harus menggunakan moda transportasi laut, salah satunya speedboat. Yakni harus kembali mengeluarkan anggaran lebih untuk membayar transportasi dari laut ke darat atau sebaliknya.

Naasnya, para pemilik Speedboat ini sengaja menaikan tarif sesuka hati. Bahkan nekat mengabaikan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) MBD sejak Februari 2021 lalu. Dimana tarif yang biasanya Rp 30.000, sengaja dinaikan menjadi Rp.50.000 untuk satu penumpang. Bahkan bagi penumpang yang membawa barang bawaan, kerap dikenakan tariff sebesar Rp.100.000. Sehingga dinilai sangat merugikan masyarakat MBD dan lainnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD MBD, Frets Pera mengatakan, pihaknya akan melakukan on the spot untuk melihat persoalan tersebut. menurut dia, DPRD telah berupaya untuk mengurangi beban masyarakat terkait tarif tiket kapal penumpang yang cukup tinggi.

Dan berdasarkan hasil koordinasi bersama PT Pelayaran Dharma Indah, kata Frets, tarif tiket yang sebelumnya sebesar Rp650.000 untuk pelayaran Ambon-Moa (MBD) atau sebaliknya, telah diturunkan menjadi Rp 570.000 per orang.

Lanjut dia, upaya tersebut untuk mengurangi beban masyarakat yang akan berpergian menggunakan transportasi laut. Namun persoalan speadboat ini menjadi masalah baru bagi masyarakat. Yang mana memberikan beban baru, sehingga perlu disikapi oleh DPRD selaku representasi rakyat.

“Kita akan melihat langsung persoalan itu. Jika kedapatan hal itu masih berlangsung, maka DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Agar dapat menempatkan aparat penegak perda, dalam hal ini Satpol PP untuk melakukan pengawalan bagi pengusaha speedboat,” tegas Frets, kepada koran ini, Kamis (8/4)

Menurut dia, penempatan aparat penegak perda sangat diperlukan, agar dapat dilakukan penindakan terhadap pengusaha speedboat yang dengan sengaja memanfaatkan keterlambatan pembangunan dermaga pelabuhan Kaiwatu di Pulau Moa. (GEM)

Comment