by

DPRD MBD Pertanyakan Anggaran Covid-19

Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), mempertanyakan anggaran penanganan Covid-19 yang digunakan Pemkab MBD lewat Satgas Covid-19. Sebabm hingga saat ini Satgas Covid -19 MBD tidak lagi melakukan karantina terpusat.
Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD MBD dari Partai Demokrat, Yesry Lolopaly, saat menghubungi koran ini, Kamis (25/02). Dikatakan, dalam anggaran yang diberikan kepada Satgas Covid-19 MBD, terdapat biaya panggulangan karantina bagi seluruh pasien, baik yang terindikasi reaktif hingga positif.

Naasnya hingga saat ini, lanjut Lolopaly, sekitar 12 orang yang tercatat positif Covid-19 masih dibiarkan menjalani karantina mandiri di rumah. Sehingga ditakutkan, dapat memicu terjadinya klaster baru penyebaran virus Corona di kalangan masyarakat.

“Apa jaminan dari Satgas Covid-19 MBD, bahwa tidak akan terjadi peningkatan penyebaran virus Corona di MBD, jika 12 pasien tersebut hanya menjalankan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Padahal, kita telah menyepakati anggaran untuk menangani persoalan Covid-19 sebesar 15 miliar,” ungkapnya.
Dijelaskan, jika dengan anggaran sebesar itu tetapi penanganan covid-19 tidak dijalankan dengan maksimal, maka pengelolaan anggaran di Satgas Penanganan dan Percepatan Covid-19 MBD patut di audit.

Lolopaly juga meminta tegas, agar pihak berwajib segera menindaklanjuti persoalan yang saat ini sedang terjadi. Dimana apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 MBD merupakan sebuah pelanggaran.

“Jika hal ini terus dibiarkan, maka pernyataan saya sebelumnya bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa dapat dibenarkan. Karena persoalan covid-19 sangat beresiko pada kesehatan masyarakat, bahkan dapat mengancam nyawa masyarakat di kabupaten bertajuk Kalwedo ini. Namun dengan sikap Satgas yang terkesan santai, maka hal ini menjadi tanda tanya besar bagi kami yang adalah perpanjangan suara rakyat,” tegasnya. (GEM)

Comment