by

DPRD Minta ASN di Pilkada Harus Netral

Ambon, BKA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fauzan Alkatiri minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada 2020 harus netral dan mentaati peraturan tata kelola pemerintah yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apa yang menjadi aturan dan UU tentang tata kelola pemerintahan, itu harus dapat ditaati oleh seluruh ASN, khususnya pada daerah-daerah penyelenggara Pilkada di Maluku, baik Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (Bursel), Aru dan Seram Bagian Timur (SBT) sehingga ASN harus perlu netral,” pinta Alkatiri pada awak media di kantor DPRD Maluku, Senin (2/11).

Menurutnya, ASN dampaknya bukan hanya pada calon kandidat yang mengikuti konteks Pilkada, tapi juga bisa berdampak pada sistem pelayanan publik kepada masyarakat dan itu sudah terjadi pada beberapa daerah penyelenggara Pilkada, sehingga perlu ada tindak tegas bagi setiap ASN yang terlibat langsung dalam politik praktis.

Untuk itu, kata dia perlu ada penegasan langsung bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal Bawaslu untuk bisa memantau netralitas dari setiap ASN, karena semua bisa jadi contoh, ketika ditemukan kasus, sehingga nantinya ada aturan yang berlaku pada setiap ASN yang terbukti jika melakukan politik praktis, baik lewat postingan media sosial maupun dalam bentuk apapun.

“Yang terjadi saat ini, akibat netralitas ASN tidak ada, kini yang terjadi di masyarakat sudah terjadi kotak-kotak, bahkan parahnya lagi juga berdampak pada pelayanan yang terkotak-kotak, sehingga hal harus segera dihindari dan sikap tegas dari Pemerintah maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelanggaran Pilkada,” ungkapnya.

Dikatakan, kalau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, seperti pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah berupa bantuan stimulan bagi pengusaha pemula atau UMKM yang terjadi di beberapa daerah Pilkada, dalam pemberian bantuan tersebut ada ditemukan pesan-pesan politik kalau pembagian itu diberikan dari salah satu kandidat incumbent dan ada beberapa cara yang disampaikan kepada masyarakat, tapi sebenarnya itu semua merupakan bantuan dari pemerintah semata yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Harusnya kerja ASN harus dijunjung tinggi, kerja-kerja pemerintahan harus tegak lurus diatas kepentingan rakyat, tidak boleh diatas kepentingan beberapa pihak yang sedang memiliki kepentingan saat ini di Pilkada, ada bantuan ke kelompok-kelompok transmigrasi tapi yang terjadi disertai dengan pesan-pesan politik dan itu yang terjadi, seperti yang dilaporkan,” bebernya. (RHM)

Comment