by

DPRD Minta Jaksa Usut Proyek Mangkrak di SBT

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Provinsi Maluku meminta pihak kejaksaan mengusut dua proyek mangkrak Cipta Karya di Dusun Arbi, Desa Kiltay, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Proyek yang dikerjakan itu, yakni, pembangunan jembatan perahu dan air bersih, yang anggarannya sebesar Rp 590 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Namun informasinya, kedua proyek itu mangkrak setelah jatuh tempo pada akhir Desember 2020.

“Jadi ada proyek Cipta Karya di SBT untuk dua kegiatan, yakni, jembatan perahu dan air bersih, yang katanya mangkrak dan sampai saat ini belum selesai dikerjakan, dengan menggunakan APBN sebesar Rp 590 juta,” beber Anggota Komisi III DPRD Maluku, Ikram Umasugi, kepada awak media, Kamis (19/2).

Berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halil Kastella, kalau pekerjaan itu tidak ada batas waktunya. Sontak, Umasugi langsung tersentak. Karena hal itu diluar kebiasaan pekerjaan proyek pada umumnya.

Menurut Umasugi, setiap pekerjaan proyek harus ada batas waktunya. Kecuali proyek multiyear. “Menurut informasi sudah ada koordinasi dengan Kepala BPPW pak Halil, katanya proyek itu tidak ada batas waktunya. Wah, masa bisa begitu. Karena semua kegiatan itu pasti ada batas waktunya. Ini kan bukan proyek multiyear,” ujarnya.

Untuk itu, selaku Anggota Komisi III DPRD Maluku yang membidangi infrastruktur, dia berharap, agar persoalan itu digiring kerana hukum, dengan menyampaikan kepihak Kejaksaan atau kepolisian untuk ditindak lanjuti.

Dia menduga, ada kongkalikong antara pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku dengan pihak kontraktor, dalam pekerjaan kedua proyek itu. Secara pasti, siapa yang disalahkan akibat mangkraknya dua proyek tersebut, dia belum bisa memastikan.

Terhadap tudingan itu, Kepala BPPW Maluku, Abdul Halil Kastella, yang dikondormasi, membatah kalau kedua proyek itu kondisinya mangkrak. Yang terjadi, sebenarnya proyeknya sudah selesai dikerjakan sejak Desember 2020 lalu.

Memang saat ini, ungkapnya, masih ada oekerjaan yang dilakukan. Namun itu merupakan pekerjaan tambahan, karena masyarakat setempat menginginkan agar ada perpanjangan jembatan.

“Proyek ini sebenarnya pengusulan dari kami sendiri di BPPW tahun 2020 lewat Kementerian PUPR dalam hal ini, Cipta Karya dibawa kendali BPPW. Nah, ditahun 2020 itu juga kami usulkan ada beberapa kabupaten, salah satunya di SBT untuk dua kegiatan proyek,” ujarnya.

Didalam pelaksanan pekerjaan, terang Halil, tidak serta merta langsung ada kegiatan. Namun Sebelumnya harus dilakukan sosialisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, tingkat Kecamatan dan musyawarah tingka kecamatan dan desa.

“Nanti lewat Musyawara tingkat Kecamatan untuk menentukan siapa yang menjadi Ketua Badan Koordinasi Desa (BKD) yang nantinya bertanggungjawab mengusulkan kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar, sehingga disepakati pekerjaan jembatan perahu dan air bersih, selanjutnya untuk mendesain nantinya akan didamping fasilitator,” jelasnya.

Bahkan dalam sistim pengelolaan anggaran, proyeknya menjadi tanggungjawab masyarakat itu sendiri, dengan sistim pembayaran, pertama 70 dan kedua 30 persen.

“Jadi pekerjaan belum jalan, kita sudah kasih dananya sekitar 40 persen dari nilai proyek. Pembayarannya bertahap hingga selesai,” terangnya.

Bahkan informasinya, kata Halil, kalau akhir pekan ini, proses pekerjaan penambahan akan selesai dikerjakan. “Jadi kalau ada yang mengatakan mangkarak, itu mangkraknya dimana? Harus bisa dijelaskan secara detail,” pungkas Halil.(RHM)

Comment