by

DPRD Minta LKPJ Bupati SBT Tidak Diwakili

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ahmad Voth meminta agar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati SBT tahun 2020, tidak diwakili saat paripurna.

Menurut Voth, permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

“Secara khusus juga diatur dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD dan masyarakat, paling lambat tiga bulan setelah tahun aggaran berakhir,” tutur Voth, saat diwawancarai koran ini, usai Paripurna Penetapan Program Kerja DPRD SBT, masa persidangan II tahun sidang 2021, di gedung DPRD SBT, Rabu (19/5) malam.

Politisi Gerindra SBT ini mengaku, selaku pimpinan, mereka mendapatkan masukan dari rekan-rekan anggota DPRD. Bahwa banyak anggota legislatif (Aleg) SBT yang menginginkan untuk kehadiran bupati dua periode itu menyampaikan LKPJ 2020. Yakni sebagaian besar Aleg DPRD berpatokan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib (tatib) DPRD.

“Selaku pimpinan, tentunya kami mendapatkan banyak masukan dari Anggota DPRD. Teman-teman DPRD memang berdasarkan ketentuan, mereka mengiginkan yang namanya LKPJ itu harusnya disampaikan saudara bupati,” ucapnya.

Koordinator Komisi C DPRD SBT ini menilai, semua masukan tersebut dapat diakomodasi dan sampai pada tingkat menyampaikan ke pemerintah daerah setempat. Yakni kaitanya dengan keinginan rekan-rekan DPRD, agar LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh bupati. “Mereka sangat mengharapkan kehadiran bupati,” ujarnya.

Ditanya jika bupati tidak hadir dalam penyampainan LKPJ, Voth menyebutkan, bahwa hal itu nantinya akan dilihat kembali. “Saya rasa, agar lebih bagus dan menjaga kemitraan antara dua intitusi ini, ya saudara bupati harus hadir. Karena itu bagian dari cara kita menjaga kemitraan dan keharmonisan anatara legislatif dan eksekutuf,” tutupnya. (SOF).

Comment