by

DPRD–Pemkab Aru Teken NP KUAPPAS APBD-P

beritakotaambon.com – DPRD Kepulauan Aru gelar sidang paripurna terkait penyampaian Nota Pengantar (NP) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Kabupaten Kepulauan Aru, Tahun Anggaran 2021, di gedung DPRD Kepulauan Aru, Rabu (22/9).

Hadir dalam paripurna tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Johan Gonga, Sekretaris Daerah, Moh.Djumpa, Ketua DPRD, Udin Belsigaway, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto, perwakilan Danlanal Aru, M. Edy Santoso, perwakilan Kajari Kepulauan Aru, Manatje Situmorang, Danramil 1503-03/Dobo Kapten Inf. Bakti Renhoat, para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, dan para Pimpinan OPD.

Bupati Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan, paripurna tersebut untuk penyampaian nota pengantar KUA/PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2021, sebagai tahapan dan mekanisme untuk pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, APBD Perubahan tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 6 bulan pertama atau semester pertama, tahun anggaran berjalan dan prognosis pada 6 bulan terakhir atau semester kedua.

Baca juga: Pemkab dan DPRD SBT Bersama Perjuangkan PI 10 Persen

“Ini merupakan pijakan bagi pemerintah daerah untuk memastikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dan yang sudah dilaksanakan. Yang perlu dan akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru,” tandas Gonga.

Dijelaskan, Pemkab Aru juga fokus pada kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 dengan selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Terkait kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi di bumi Jargaria/Sarkwarisa tercinta.

“Kita harap hari ini (kemarin) pembahasan perubahan 2001 dapat dibahas bersama DPRD. Dan lewat paripurna terhormat ini, TAPD dan seluruh kepala OPD memperhatikan jadwal pembahasan yang akan ditetapkan dalam agenda. Sehingga pembahasan dapat berjalan sebagaimana waktu yang kita harapkan. Karena kita miliki keterbatasan waktu,” tandasnya

Menurut dia, permasalahan pembangunan daerah yang dirasakan belum optimal jika diukur dari beberapa indikator pencapaian keberhasilan pemerintah daerah. Seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan bidang pembangunan lainnya.

Baca juga:
Gonga Apresiasi Kunker Duta Parenting di Aru

Olehnya itu, tambah Gonga, pendapatan dan pengelolaannya harus dirumuskan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam mendukung penerimaan dan pembiayaan daerah termasuk pengelolaan dana.

“Jadi perimbangan itu harus semaksimal mungkin sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari urusan wajib urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014,” tutupnya. (WAL)

Baca juga: Bupati SBT Sampaikan NP KUA-PPAS

Comment