by

DPRD Pertanyakan Hutang Pihak Ketiga

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali mempertanyakan hutang pihak ketiga yang diperkirakan sebesar Rp38 miliar, yang belum dibayarkan Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini. Komisi berharap, pemerintah kota lebih transparan terkait kondisi keuangan daerah.

Selain hutang pihak ketiga, Komisi II juga pertanyakan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) beberapa bulan di akhir tahun 2020 yang belum juga terbayarkan di Januari 2021.

“Yang kita pertanyakan ini adalah hutang pihak ketiga, yang harusnya selesai di tahun 2020, tapi belum terbayar sampai saat ini. Kita minta agar pemerintah kota lebih transparan, kapan itu dibayarkan. Karena banyak pihak ketiga, yang datang ke kami di DPRD untuk tanyakan itu. Dan perkiraan kita itu hutang pihak ketiga tahun 2020 sebesar 38 miliar,” ungkap, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, saat dikonfirmasi koran ini, Selasa (26/1).

Disebutkan, hutang tersebut harusnya diselesaikan pada Desember 2020. Karena belum, maka harus dibayarkan di tahun ini. Sehingga butuh kepastian dan transparansi dari pemerintah kota, terkait pembayaran tersebut.

“Mestinya pemerintah kota memberi kepastian itu. Karena kita yang selelu ditanya kapan akan dibayar. Sementara realisasi fisik sudah 100 persen, sedangkan realisasi keuangan belum. Karena mereka (pihak ketiga) masih bekerja dengan menggunakan uang pribadi mereka sendiri,” bebernya.

Politisi PDIP ini menilai, selain hutang pihak ketiga, persoalan TPP Pemkot Ambon yang belum diselesaikan beberapa bulan terakhir, harus segera dituntaskan. Dimana pemerintah kota juga harus transparan menjelaskan, kapan akan realisasikan seluruh pembayaran TPP.

“Saya kira mesti dijelaskan. Kalau memang tidak ada duit, harus dijelaskan dan minta persetujuan DPRD agar kita berhutang ke bank pemerintah, misalnya seperti itu. Karena dulu zaman Walikota Papilaya, pernah berhutang 35 miliar dan kita lunasi itu. Karena PAD kita kan ada, contohnya. Tapi menurut saya, Pemkot pasti bisa karena PAD sudah mulai membaik. Tinggal disiasati saja dari DAU dan PAD, dan itu bisa dibayar. Maka kita butuh transparansi anggaran,” tutur Jafri.

Disinggung soal kendala keterlambataran pembayaran hutang pihak ketiga, anggota DPRD 3 periode ini mengaku, bukan karena alasan pademi Covid-19. Tetapi karena adanya proses pergantian birokrasi di Pemkota Ambon sehingga seluruh agena yang ada belum maksimal.

“Nanti sehari dua, Komisi akan buat agenda khusus untuk pertanyakan hal itu dengan kepala keuangan. Kita akan tanyakan soal berapa posisi keuangan Pemerintah Kota Ambon, sehingga kenapa situasi dan kondisinya seperti ini,” tutupnya. (UPE)

Comment