by

DPRD Pertanyakan Jaminan Vaksin

Ambon, BKA- Program vaksinasi Covid-19 terhadap seluruh kelompok penerima vaksin seperti pejabat pemerintahan, tenaga kesehatan, lansia hingga masyarakat lainnya, sebagian sudah dilakukan untuk dosis pertama. Namun DPRD Kota Ambon mempertanyakan jaminan dari program penyuntikan vaksin tersebut.

Sebab, banyak kekhawatiran di masyarakat terhadap pernyataan yang disampaikan pemerintah daerah bahwa orang yang telah divaksin, kemungkinan bisa tertular Covid-19 meskipun sudah dua kali menerima penyuntikan vaksin.

Sekretaris Fraksi Demokrat Kota Ambon, Jelly Toisuta mengaku, pemerintah kota harus memberikan jaminan vaksin Covid-19. Yakni harus melakukan sosialisasi secara maksimal terkait manfaat dari program vaksin yang telah dilakukan sejauh ini. Sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

“Jaminan vaksin ini harus dijelaskan. Karena selama ini sosialisasi lemah dan tidak ada edukasi buat masyarakat. Ini (vaksin) kegunaannya apa ? lalu manfaatnya apa ? Kalau vaksin itu menambah antibodi atau kekebalan tubuh untuk manusia, maka rapid antibodi dan atigen tidak perlu lagi. Karena ada kekhawatiran di masyarakat, kalau sudah divaksin tapi ada kemungkinan bisa tertular Covid. Ini yang membuat keraguan di masyarakat untuk vaksin,” tandas Toisuta.

Menurut dia, sebagian masyarakat hingga kelompok-kelompok penerima vaksin lainnya, sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk divaksin. Hal tersebut agar bisa mencegah penularan Covid-19. Maka program antibodi dan antigen bagi masyarakat perlu dievaluasi untuk yang telah melakukan vaksin, khusus pelaku perjalan antar kabupaten/kota dalam Maluku maupun antar provinsi untuk dihapus. Sehingga tidak lagi mempersulit masyarakat kecil yang telah mengikuti vaksinasi.

“Sebagian ini kan sudah vaksin, berarti tidak perlu lagi antibodi dan antigen. Vaksin ini kan untuk mencegah sekaligus meningkatkan antibodi pada tubuh, jadi tidak perlu lagi program rapid antibodi dan antigen Karena itu merugikan masyarakat kecil,” tuturnya.

Dikatakan, Fraksi Demokrat akan mendorong agar program rapid antibbodi dan antigen bisa dihentikan. Bahkan akan menyampaikan kepada Pansus Covid-19 DPRD Kota, untuk segera mempertanyakan terkait jaminan vaksin bagi masyarakat kepada Satgas Covid-19 Kota Ambon.

Karena menurut dia, jika vaksin telah dilakukan, kemudian ada kemungkinan bisa tertular kembali, maka vaksin tersebut tidak bermanfaat dan merupakan pemborosan luar biasa.

“Jadi perlu diberikan penjelasan. Jangan sampai vaksin tidak punya arti apa-apa. Ini kan juga dipertanyakan dan vaksin ini mubazir kalau seperti itu. Kalau masih pakai antibodi ini dipertanyakan. Dan vaksin ini terkesan sia-sia dan ini pemborosan luar biasa. Ini akan kita sampaikan ke Pansus untuk pertanyakan kepada Pemkot Ambon,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, dr Meykal Ponto menjelaskan, sertifikat atau kartu vaksin yang diberikan kepada setiap orang yang sudah divaksinasi Covid-19, tidak bisa digunakan sebagai jaminan pengganti surat jalan.

Menurutnya, meski sebelumnya informasi yang berkembang, kalau setiap orang yang telah divaksin dan mendapat sertifikat bisa dijadikan sebagai surat jalan bagi pelaku perjalanan.

“Sekarang ini ternyata tidak bisa legi, pelaku perjalanan menggunakan sertifikat vaksin sebagai surat jalan, tapi yang telah divaksin juga harus mengambil surat jalan anti gen jika hendak melakukan perjalanan,”ungkap Ponto kepada awak media, Kamis(18/3).

Menurut Ponto, meskipun setiap orang yang sudah divaksinasi selama dua kali, belum tentu menjamin orang itu terhindar dari postif Covid-19. Dan sekalipun orang yang telah divaksin dinyatakan postif Covid-19, tapi gejalanya yang diambil hanya ringan.
“Memang sejauh ini orang berfikir, dengan mengantongi sertifikat vaksin, serifikat itu hanya menjelaskan bahwa anda telah divaksinasi, tetapi tidak harus memberikan, kemudian kalau kita melakukan perjalan lalu tidak perlu mengambil rapid tes antigen. Namun dengan masa pandemi saat ini, surat jalan rapid tes antigen masih berlaku bagi setiap pelaku perjalanan,” jelas Ponto. (UPE/RHM)

Comment