by

DPRD Pertanyakan Pemekaran ke Kemendagri

Ambon, BKA- Untuk keenam kalinya, Komisi I DPRD Maluku menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di jalan Medan Merdeka Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (8/4). Kunjungan tersebut untuk mempertanyakan usulan 13 wilayah pemekaran di Maluku.

Pada kunjungan itu, rombongan Komisi I DPRD Maluku disambut Staf Analis Kebijakan Perancang Daerah, Direktorat Penataan Otonomi Daerah dan DPOD Kemendagri, Maurits Valentino Willa Hege, di lantai XVI ruang rapat OTDA IX Kemendagri.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Maluku, sudah sekitar enam kali Komisi I DPRD Maluku mendatangi Kemendagri, setelah penataan daerah otonom daerah baru di Maluku sejak tahun 2016 lalu.

“Jadi sudah enam kali kita sudah datang terus, karena hal penting yang menjadi kepentingan daerah yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD bersama Pemda lewat pak Gubernur. Sehingga kita di tahun 2016 telah menetapkan 13 daerah otonom baru,” terang Rumra.

Dikatakan, meskipun pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran daerah, namun hal itu didorong agar adanya ruang bagi Papua dan Nias, seperti yang dijanjikan Presiden lewat informasi publik. Dan jika hal itu betul, maka jangan hanya bagi Papua dan Nias, tetapi harus juga bagi Maluku.

Dari 13 usulan wilayah pemekaran, tutur Rumra, sudah ada sebagian besar persyaratan yang telah terpenuhi sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikeluarkan untuk menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi.

“Itu pendekatannya baik, Top-down maupun Bottom-up, 13 dari empat wilayah di Maluku yang masuk dalam wilayah perbatasan. Yakni Aru perbatasan di Aru, pulau-pulau terselatan di Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kei Besar di Maluku Tenggara (Malra),” jelasnya.
Sementara wilayah pemekaran lain diantaranya, Kayeli di Buru Selatan (Bursel), Pulau-pulau Lease, Leihitu dan Seram Utara di Maluku Tengah (Malteng), Kota Bula dan Gorong Wakate di Seram Bagian Timur (SBT). Dan semuanya sudah ditetapkan lewat paripurna DPRD bersama Gubernur Maluku.
“Kalau kita pakai pendekatan Bottom-up dan Top-down, diwilayah perbatasan, ada jalan yang kita lihat di Kisar gelap. Sementara sementara kalau lewat liat Timor Leste itu terang menderang. Dan secara emosional mereka lebih dekat denga Timor Leste, bahkan mau berobat saja lebih memilih ke sana. Apakah negara tidak melihat hal ini, sehingga tidak ada jalan lain untuk
wilayah itu harus dimekarkan?,” tanya Rumra.

Politisi PKS ini menilai, Maluku sebagai salah provinsi di Indonesia termiskin ke empat, dari 34 provinsi. Dan kehadiran Komisi I ke Kemendagri hanya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usulan 13 wilayah pemekaran tersebut.

Menanggapai hal tersebut, Maurits menjelaskan, bahwa pihaknya sangat memahami betul kondisi yang di Maluku sebagai provinsi kepulauan. Namun saat ini pemerintah masih terfokus pada pandemi Covid-19.
“Saat ini memang masih moratorium, ini kabar pahitnya yang harus saya sampaikan. Nanti kapan moratoriumnya dibuka atau tidak, itu menjadi otoritas penuh di pak Presiden, meskipun nantinya ada pertimbangan-pertimbangan dari para Menteri dibawahnya,” terang dia.

Untuk fokus kerja Kemendagri lanjut, Maurits, masih berada pada penanganan Covid-19, Vaksinasi dan dampak penanganan pemulihan ekonomi masyarakat, lewat APBN. Dan Maluku dalam usulan, dari segi kapasitas wilayah, viskal, kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk, khusus Maluku tentu usulannya berbeda dengan daerah lain.

Sehingga lewat regulasi yang dibuat Kemendagri, ada terdapat tujuh klaster kelompok wilayah kepulauan sesuai amanat undang-undang nomor 23 pasal 35, Maluku dan Malut masuk dalam klaster enam.

“Jadi nanti kalau mau hitung pemekaran di Maluku dan Malut, nanti kita hitungnya di klaster itu saja (enam) baik penduduknya, luas wilayah, tentang kendalinya dan paramter lainya. Termasuk kemampuan keuangan daerahnya, sehingga cara penilainya sekarang beda dengan sebelumnya,” sebutnya.

Maurits juga menyarankan, jika moratorium nantinya bisa dibuka, sebelumnya sudah ada langkah-langkah politik yang dibangun lewat internal partai masing-masing. Dan secara teknografis, minimal DPRD maupun pemda kabupaten dan provinsi yang mengusulkan sudah harus bisa menyampaikan, penyesuaian dokumen dari 13 daerah yang diusulkan, sambil menunggu kapan dibukanya moratorium.

“Hari ini di undang-undang nomor 23, harus ada keputusan bersama dalam forum paripurna. Jadi dalam satu kertas itu, Gubernur dan DPRD-nya harus tanda tangan disitu. Karena itu ada tiga kewajiban disitu terkait dengan pesetujuan nama, cakupan wilayah dan hibah,” tutupnya. (RHM)

Comment