by

DPRD Pertanyakan Status TPK Covid–19

Ambon, BKA- Mendapat informasi terkait adanya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris yang akan menutup Tempat Pemakaman Khusus (TPK) Covid-19, Komisi III DPRD Kota Ambon akan mengundang Pemerintah Kota Ambon untuk mempertanyakan status lahan TPK tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengaku, sangat menyangkan adanya pihak yang mengklaim sebagai ahli waris yang berniat melakukan penutupan terhadap tempat pemakaman khusus tersebut.

“Jangan lah. Ini khan untuk orang banyak. Bicarakan saja baik-baik,” saran Wally, saat dihubungi koran ini, Kamis (12/11)

Politisi PKS ini menilai, jika memang untuk persoalan lahan ini belum diselesaikan, lalu mengapa Pemerintah Kota Ambon telah menggunakan lahan tersebut untuk pemakaman khusus jenazah Covid-19 sejak beberapa bulan lalu.

“Sekarang baru ada yang mengancam akan menutup. Saya harap bicarakan saja dengan kepala dingin. Itu juga untuk kepentingan bersama,” tandasnya.

Wally juga mempertanyakan keberadaan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Pasalnya, dari penjelasan Pemerintah Kota, lahan tersebut telah dihibahkan untuk pemakaman khusus jenazah Covid-19 kota Ambon.

“Selama ini yang mengklaim ahli waris ini dimana ? Sebab Pemkot Ambon juga tidak gila mau gusur lahan tanpa ada koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait,” sebut dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena, saat dikonfirmasi koran ini mengaku, lahan TPK yang berada di desa Hunuth, kecamatan Baguala telah diproses sejak tahun 2019 lalu. Dan persoalan lahan tersebut menjadi kewenangan pihak Pemkot Ambon.

Politisi Gerindra ini menegaskan, setelah melakukan studi tiru ke kota Bogor terkait pembahasan anggaran daerah, maka Komisi akan langsung memanggil pihak Pemerintah Kota Ambon untuk mempertanyakan status lahan tersebut.

“Kita kan masih di Jakarta. Nanti pulang baru kita komisi bicarakan ini dengan pak Sekkot dan Kadis PRKP Kota Ambon,” tutup Wattimena.

Sekedar tahu, salah satu warga Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Antori Nasela mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota yang hingga saat ini tidak pernah membangun komunikasi terkait lahan TPK Covid-19 dengan dirinya yang mengklaim sebagai generasi ke empat pemilik sah tanah tersebut. Dari hal tersebut, Antori kemudian mengancam akan datang bersama keluarga untuk menutup TPK tersebut. (UPE)

Comment