by

DPRD Ragu-ragu Interpelasi Walikota

Ambon, BKA- Merasa rekomendasi tidak direspon, sejumlah fraksi di DPRD Kota Ambon terus menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Meski dukungan telah mencukupi, namun para wakil rakyat ini terkesan ragu-ragu melayangkan hak interpelasi ke walikota.

Data yang dimiliki koran ini, dalam paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020, ada tiga fraksi yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada walikota Ambon. Yakni fraksi Gerindra, PDI Perjuangan dan PKB-PKPI (fraksi gabungan).

Yakni mempertanyakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tentang pengaktifan kembali sejumlah ASN yang dinonjobkan oleh walikota sejak tahun 2018 lalu, serta hutang pihak ketiga yang belum dibayarkan hingga saat ini.

Sejak Senin (12/4) kemarin, penggalangan dukungan di internal DPRD Kota Ambon mulai dilakukan. Beberapa anggota fraksi pun setuju dan siap meneken hak interpelasi kepada walikota. Tetapi, ada beberapa fraksi pro pemerintah yang menolak usulan interpelasi tersebut, seperti fraksi Golkar, PPP dan Nasdem.

Hak interpelasi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD, ini awalnya digagas oleh Fraksi Perindo dan Fraksi PKB-PKPI. Yang kemudian didukung oleh Fraksi Hanura, PDI Perjuangan, dan fraksi Demokrat. Sementara Fraksi Gerindra belum menyatakan dukungan.

Hingga kemarin, hak interpelasi tersebut belum juga diteken oleh DPRD untuk dilayangkan kepada Walikota Ambon. Dimana para pimpinan DPRD terkesan tidak menyetujui hak interpelasi dari sejumlah anggota DPRD.

“Kurang lebih sudah 12 orang anggota DPRD lintas fraksi yang bersedia menandatangani hak interpelasi. Ada dari fraksi PDIP, Perindo, PKB, Demokrat, Hanura,” ungkap Harry, saat dihubungi koran ini, Kamis (15/4).

Menurutnya, interpelasi merupakan hak setiap anggota DPRD yang dijamin undang-undang untuk bertanya kepada kepala daerah, selain hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sehingga mesti dilihat secara positif, guna perbaikan tata kelola pemerintahan kota Ambon yang lebih baik.

Dirinya bahkan mengaku akan terus melakukan konsolidasi secara internal DPRD, untuk mendulang dukungan sebagian anggota agar sepakat menggunakan hak interpelasi DPRD kepada walikota.

“Tujuannya cuma satu, guna terciptanya cek and balance serta semata-mata untuk kepentingan seluruh masyarakat kota Ambon yang lebih baik. Yang mana kita ingin meminta penjelasan kepada walikota yang sampai hari ini terkesan mengabaikan rekomendasi KASN dan DPRD untuk pengaktifan kembali ASN non job yang tidak diindahkan dan terkait piutang pihak ketiga,” terang Far Far.

Selain Far Far, sejumlah anggota DPRD yang dikonfirmasi juga setuju akan menggunakan hak interpelasi. Diantaranya Risna Risakotta dan Jelly Toisuta (Demokrat), Johan Van Capelle (Perindo), Jafry Taihuttu (fraksi PDI Perjuangan), Gunawan Mochtar, Ary Sahertian dan Jualiana Pattipeilohy (fraksi gabungan PKB-PKPI).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono sebelumnya menegaskan, bahwa hak interpelasi tidak bisa dibuat asal-asalan. Karena mempunyai mekanisme, sekalipun memang menjadi hak setiap anggota DPRD yang dijamin undang-undang.

“Itu kan masih wacana saja. Mekanisme yang dipakai panjang dan alasannya pun akurat. Kalau untuk Gerindra belum, mungkin cuman di komisi aja. Instruksi belum ada,” beber Latupono.

Dikatakan, sesuai tata tertib DPRD, minimal 7 orang 2 fraksi yang sesuai aturan untuk pengajuan hak interpelasi. Dan jika memang mencapai target, akan dijalankan ke paripurna. Namun karena ini ranah politik, dirinya menghargai upaya yang digalang sebagian anggota untuk ajukan hak interpelasi. Hanya saja tidak semudah itu, keculi berdampak sistematis dimasyarakat dan alasan interpelasi kuat untuk dimintai keterangan kepala daerah.

“Sistem interplasi itukan diusulkan ke pimpinan, diberi nomor surat. Kalau memang jalan akan dibuat paripurna. Karena tahapanya masih panjang. Harus ada rambu-rambu yang harus ditaati,” tutup Politisi Koordinator Fraksi Gerindra ini.

Dilain sisi, sejumlah fraksi pro pemerintah di DPRD, sementara mencari dukungan untuk menggagalkan pengajuan hak interpelasi kepada walikota. Pasalnya, fraksi Golkar, Nasdem dan PPP menolak ajakan pendukung interpelasi.

Ketua fraksi Pembangunan-Keadilan (PPP/PKS) Taha Abubakar mengaku, PPP meski hanya dua kursi di DPRD, tapi merupakan bagian dari partai pendukung pemerintahan. Sehingga fraksinya akan akan melakukan komunikasi dengan fraksi PKS terkait hak interpelasi.

“Hak interpelasi dijamin undang-undang, silahkan. Prinsipnya PPP sebagai partai pendukung utama walikota-wakil walikota Ambon, tentu kami akan berusaha komunikasi secara internal dengan teman-teman lain. Agar kalau ada jalan lain, kenapa ini harus ditempuh,” ucap Taha.

Baginya, pengajuan hak interpelasi tidak mudah. Sebab setiap fraksi memiliki kepentingan politik berbeda. “Kami akan bersama Golkar terus bangun komunikasi untuk bagaimana kita bisa sikapi interpelasi. Siapapun dan fraksi yang ingin interpelasi itu hak mereka. Kita tidak bisa larang, karena itu hak DPRD yang dijamin undang-undang. Intinya kami akan komunikasi politik lintas fraksi,” tegas anggota DPRD dua periode ini.

Saat ini, tambah Taha, fraksi dan anggota yang dukung interpelasi banyak sesuai statemen penggagas. Maka itu harus ada komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan.

“Kita tidak tempuh itu untuk maksud lawan, tapi kita berpikir kalau ada komunikasi baik kenapa kita harus kesana. Itu prinsip kita dan Golkar. Kalau pun mentok, silahkan dia jalan. Prinsipnya kami tetap ada dalam posisi mendukung kebijakan Walikota,” urainya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Zeth Pormes. Menurutnya, sebagai fraksi pendukung pemerintah, Golkar tetap solid mendukung kebijakan apapun yang dilakukan walikota dan wakil walikota.

“Fraksi itu kepanjangan tangan partai. Sikap fraksi tergantung keputusan partai. Nanti kita konsultasikan dengan pimpinan partai dulu. Soal materi interpelasinya apa juga belum jelas. Apakah ada hal yang berdampak secara substansial kepada masyarakat, pelanggaran aturan undang-undang atau apa?,” pungkasnya. (UPE)

Comment