by

DPRD Sahkan LPJ Bupati Buru Tahun 2020

beritakotaambon.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2020 menjadi Perda.

Pengesahan dan penetapan LPJ Bupati Buru tahun 2020 itu dilakukan DPRD, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buru, M Rum Soplestuny, yang didampingi Wakil Ketua I Dali Fahrul Syarifudin dan Wakil Ketua II Djalil Mukadar, Senin (6/9).

Memang terdapat perbedaan pandangan dikalangan anggota DPRD Buru terkait LPJ Bupati tersebut. Fraksi Bupolo, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Perindo, memilih untuk menolak LPJ tersebut.

Namun empat fraksi lainnya, yakni, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB dan Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera, menerima LPJ Bupati Buru tersebut.

Baca juga: 60,9 Persen Warga Ambon Sudah Divaksinasi

Perbedaan pandangan tersebut, tidak menghalangi jalannya paripurna, hingga pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2020 menjadi Perda.

Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, dalam sambutan tertulinya s=yang dibacakan Sekda Kabupaten Buru, M Ilias Hamid, menyampaikan, setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dengan tim Pemkab Buru selama sebulan, akhirnya mendapatkan titik temu.

“Alhamdulillah, syukur pada hari ini, kita telah berada pada puncak penyelesaian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru tahun anggaran 2020, yaitu, penyampaian pendapat akhir fraksi dan laporan badan anggaran DPRD yang berlangsung beberapa saat yang lalu. Akhirnya DPRD menyetujui dan menerima Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Ilias.

Karena itu, katanya, apa yang menjadi pokok perhatian, baik koreksi atau catatan-catatan kritis yang disampaikan melalui penyampaian pendapat akhir fraksi, akan ditindaklanjuti oleh setiap OPD.

“Saya instruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengkajian dan perumusan penyelesaian masalah, yang menjadi sorotan kritis mulai dari tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan, agar segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk memperbaikinya, agar tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya,” ungkapnya.

Baca juga: Tasaney Akan Jadi PAW Almarhumah Murniati Hentihu

Putra asli Desa Ubung itu menginstruksikan kepada OPD, agar mengkaji kembali regulasi yang berkaitan pengembangan Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah saat ini, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak maupun retribusi.

“Sehingga dalam menetapkan target PAD harus berbasis data potensi yang ada, untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada pelaksanaan APBD Kabupaten Buru ke depan,” pungkasnya.(MSR)

Comment