by

DPRD SBT Gelar Paripurna Penetapan Dua Perda, Keliobas Ajak DPRD Jaga Kebersamaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar paripurna penetapan dua Rencana Peraturan Daerah (Raperda) baru menjadi Peraturan Daerah (Perda), akhir pekan kemarin.

Dua Perda baru yang ditetapkan pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD SBT, Noaf Rumauw, yakni, Perda tentang retribusi tera atau tera ulang, dan Perda tentang retribusi tempat pelelangan ikan.

Menurut Noaf, penetapan kedua Ranperda tersebut menjadi Perda baru di Kabupaten SBT, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat 2 dan pasal 88 ayat 3 Peraturan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 80 tahun 2015, tentang pembentukan produk hukum daerah.

Namun ungkapnya, kedua produk hukum tersebut ditetepkan, setelah mendapatkan persetuajan dari tujuh fraksi yang ada di DPRD SBT.

Untuk itu, dia berharap, kedua Perda baru tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab SBT, melalui OPD terkait, sesuai masukan semua fraksi di DPRD. Sebab kedua Perda itu merupakan bersama untuk meningkatkan PAD.

“Semua masukan tadi, semoga Pemda memperhatiakannya, sehingga bisa dilakukan secara cepat dan tepat oleh Pemda. Karena semua punya niat baik untuk melakukan perbaikan, bagi kemajuan daerah dan kebaikan masyarakat,” tandas Noaf.

Sebelumnya, ditempat yang sama, Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, mengajak seluruh anggota DPRD, agar bersama-sama menjaga semangat kebersamaan membangun daerah.

“Selaku Pemerintah Daerah, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga semangat kebersamaan dalam bekerja, guna membangun negeri Ita Wotu Nusa yang kita cintai ini,” tutur Bupati SBT dua perdiode itu, saat membacakan nota pengantarnya pada paripurna tersebut.

Menurut Keliobas, dua Ranperda yang diusulkan Pemkab SBT tersebut, merupakan bentuk ikhtiar Pemkab SBT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD, katanya, merupakan sumber pembiayaan yang paling penting, dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

“Maka itu, kita sama-sama mendorong Ranperda tentang retribusi tera atau tera ulang sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah,” terangnya.(SOF)

Comment