by

DPRD SBT Soroti Keluhan Warga

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sementara menyoroti berbagai persoalan yang belakangan ini terjadi pada 15 kecamatan di bumi Ita Wotu Nusa itu. Sebab, banyak keluhan dan laporan warga yang disampaikan.

Ketua Komisi A DPRD SBT, M. Umar Gasam mengatakan, banyak surat masuk yang disampaikan masyarakat yang ada pada 15 kecamatan di SBT. Seluruh aspirasi itu disampaikan langsung di hadapan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dalam Rapat Paripurna Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Perda, di gedung DPRD SBT, Jumat (21/05) malam.

Dalam forum resmi itu, Gasam menjelaskan berbagai problem yang terjadi. Dirinya juga merincikan beberapa persoalan, yang dimulai dari kasus pemalangan Kantor Camat Kiandarat hingga pencoretan dinding-dinding kantor yang dilakukan masyarakat sebagai tanda protes atas pelayanan tidak maksimal di tingkat kecamatan.

Padahal menurut dia, Bupati SBT telah menandatangani Peraturan Bupati (Perbub) nomor 54 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Bupati kepada camat. Sehingga dirinya menilai, seharusnya para camat harus berada di kantor kecamatan untuk memberikan pelayanan.

“Dalam forum terhormat ini, tolong dicatat ini. Pak Bupati telah menandatangani Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebahagian Kewenangan Bupati kepada camat. Itu musti harus diaktifkan. Sehingga camat-camat tidak hanya tinggal di Bula, Ibukota Kabupaten, mereka seharusnya ada di kecamatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka memberikan pelayanan di tingkat kecamatan kepada rakyat,” tegas Gasam.

Dirinya juga memperlihatkan sejumlah gambar yang diperoleh terkait pemalangan dan pencoretan tersebut. “Maaf, saya harus sampaikan. Saya ini tadi sore (Jumat kemarin) baru dikirimkan gambar. Gambar ini disegelnya kantor UPTD Kiandarat dan Kantor Camat. Apakah tidak malu dengan kondisi ini,” tanya Gasam.

Sementara itu, anggota DPRD SBT lainnya, Hasan Day juga menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat. Dirinya menolak problem yang terjadi di Kecamatan Kilmury dan Kecamatan Ukar Sengan.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan persoalan PLN, yang hingga saat ini belum bisa difungsikan oleh pemerintah daerah. Padahal, Bupati sudah berulang kali memberikan keterangan ke masyarakat untuk difungsikan.

“Dimana janji bupati soal status kecamatan Ukar Sengan, sampai sekarang kan belum jelas. Saya harapkan di 100 hari kerja bupati ini, tolong berikan jawaban itu, agar status kecamatan kami bisa sejajar dengan kecamatan lainnya,” harapnya. (SOF).

Comment