by

DPRD SBT Soroti Keterlambatan ADD 2020

Ambon, BKA- Sikapi keluhan masyarakat terkait keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) lakukan rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak, di kantor DPRD SBT, Kamis (14/01)

Dalam raker tersebut, Ketua Komisi C DPRD SBT, Abdullah Kelilau beserta jajaran, mempertanyakan kendala apa sehingga di pertengahan Januari 2021, ADD tahap ll (50 persen) tahun anggaran 2020 belum juga dicairkan. Kendati sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SBT.

Menanggapi pertanyaan Komisi C, Kepala Dinas Pemdes, Jafar Kwairumaratu menjelaskan, bahwa keterlambatan penyaluran ADD Tahap ll tahun 2020 tersebut, disebabkan adanya pergantian terhadap kepala-kepala desa atau penjabat kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya. Yakni yang di SK kan oleh mantan Pjs Bupati Hadi Sulaiman. Sehingga laporan realisasi anggaran ADD tahap satu (l) tahun 2020 terlambat disusun oleh penjabat kepala desa yang baru.

” Ada beberapa hal yang menjadi keterlambatan, terkait dengan SP2D. Nah kenapa di tanggal 30 itu mereka tidak bisa cari, saya tidak bisa jangkau itu lagi. Karena saya cuman laporkan ke pak sekda, ini sudah memenuhi syarat, sekda segera kasi ke keuangan, keuangan mengeluarkan SP2D. Ketika pencairan kepala desa sudah berurusan dengan bank, tetapi secara otomatis uangnya sudah langsung masuk ke rekening kas desa,’ jelasnya.

Jafar menambahkan, di tanggal 30-31 Desember 2020, BPDM tidak bisa melakukan proses pencairan karena sudah waktu libur. Dan pihaknya kembali menyurati pimpinan Bank BPDM untuk tidak melakukan proses pencairan terhadap permohonan pencairan anggaran ADD oleh kepala desa yang sudah kontongi SP2D pada Januari 2021, karena dikhawatirkan akan tersangkut masalah.

“Maka itu saya menyurati, kalau dana itu tidak bisa diambil tanggal 31, maka tanggal 1 Januari jangan lagi dianggarkan kembali pada APB-Des 2021. Dimasukkan di Silva, lalu dia adalah kegiatan lanjutan, namanya DPA lanjutan. Sehingga bisa dilakukan pencairan dana itu, dan dipergunakan sesuai dengan program kegiatan pada tahun 2020,” sarannya.

Anggota Komisi C, Hasan Day, usai raker mengatakan, proses pencairan ADD merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun anggaran oleh kepala desa, mestinya tidak boleh terlambat sampai pada tahun anggaran baru.

Menurut dia, kondisi seperti ini selalu dialami oleh kepala desa setiap tahun. Sehingga diharapkan, instansi terkait baik itu Pemdes, BPKAD, inspektorat dan Bank BPDM dapat membantu menyelesaikan administrasi para kepala desa, agar tidak berlama-lama mengendap di Bula hanya untuk mengurus pencairan ADD.

“Bayangkan kalau total ADD yang saat ini masih mengendap di Kasda itu sekitar 6 miliar lebih, kalau tersalurkan, tentu masyarakat juga yang nikmat itu. Ini kan anggaran tahun, mulai dari Januari hingga Desember. Mestinya Pemdes membantu para kepala desa ini untuk mempercepat proses pencairan dana itu. Setiap tahun puluhan miliar mengendap dijadikan silva, otomatis yang rugi ini masyarakat juga kan,” pungkasnya

Diketahui, total Alokasi Dana Desa Tahap ll (50 persen) tahun anggaran 2020 yang saat ini masih mengendap di Kasda SBT sebesar Rp 6.252.857.530 untuk 51 desa yang sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Namun sampai saat ini pun belum di cairkan. (LAN)

Comment