by

DPRD Serahkan 31 Rekomendasi LKPJ Bupati Buru Tahun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru menggelar rapat paripurna, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buru tahun anggaran 2020.

Penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ Bupati Buru tahun 2020 itu, dilakukan oleh Ketua DPRD Buru, M. Rum Soplestuny, kepada Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, Mansur Mamulaty, Kamis (1/7) malam.

Dalam rapat penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Buru terhadap LKPJ Bupati Buru tahun anggaran 2020, yang dibacakan oleh anggota Pansus LKPJ, Irfan Papalia, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan, merumuskan 31 rekomendasi yang diberikan terkait dengan LKPJ Bupati tahun anggaran 2020, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Dari 31 rekomendasi tersebut, diantaranya, penaganan Covid-19 melalui tim gugus tugas pemerintah daerah, perlu mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan gedung isolasi yang saat ini digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Buru, untuk difungsikan kembali.

“Segera menyiapkan anggaran pengadaan Alat Genose, untuk ditempatkan pada kantor pemerintah, dermaga feri, pelabuhan lokal, pelabuhan pelni, Bandara Namniwel, dan RSUD Namlea, serta pada Puskesmas se-Kabupaten Buru,” ucap Irfan.

Segera memperbaiki dan memungsikan kembali alat lab bio safety laboratory-2 (BSL-2), untuk polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 pada RSUD Namlea, untuk menguranggi biaya Swab SARS Covid-2 di Kabupaten Buru.

Menentukan standar bepergian masyarakat Kabupaten Buru keluar daerah mengunakan Genose, dengan standar biaya murah.

Meminta kepada Bupati Buru, untuk mengevaluasi kinerja direktur dan pengurus BUMD di Kabupaten Buru, karena tidak signifikan dalam memberikan sumbangsih penerimaan PAD.

Selanjutnya, tim asistensi yang difasilitasi pemerintah daerah melalui bagian hukum Sekertariat Daerah, perlu diberdayakan dalam setiap penyelesaian persoalan hukum di daerah.

Selain itu, mendesak pemerintah daerah untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang berskala prioritas dalam batang tubuh APBD, sesuai dengan regulasi.

“Kemudian, meminta kepada pemerintah daerah untuk segera merealisasikan, pokok-pokok pikiran Anggota DPRD tahun anggaran 2021, demi kebutuhan rakyat Buru sebelum pembahasan APBD perubahan,” tandasnya.

Sementara, sambutan Bupati Buru yang dibacakan oleh Asisten III, Mansur Mamulaty, mengatakan, rekomendasi LKPJ bupati merupakan pertangungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang menuntut adanya tranparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan selama tahun anggaran.

Rekomendasi ini, katanya, merupakan wujud dari sikap politik dewan, yang sudah melewati tahapan pembahasan dengan OPD serta monitoring dan evaluasi, atas berbagai program dan kegiatan pembagunan yang telah di laksanakan.

“Saya berharap, kiranya rekomendasi ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dalam menyusun program dan kegiatan serta pelayanan publik, pada tahun yang akan datang,” pungkas Mamulaty.(MSR)

Comment