by

DPRD Sesalkan Sikap Pemkab SBT Kembalikan Kapal

Ambon, BKA- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkias Sairdekut, menyesali sikap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang mengembalikan KMP Bobot-Masiwang ke Kementerian Perhubungan RI.

Sikap yang diambil Pemkab SBT, kata Sairdekut, secara tidak langsung bisa berpengaruh pada penilaian Pemerintah Pusat terhadap bantuan-bantuan kapal berikutnya ke kabupaten atau kota di Maluku.

(Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkias Sairdekut)

“Saya memang belum mendapat informasi pasti, kalau ada pengembalian kapal dari Pemkab SBT. Tapi kalau kejadian ini benar adanya, kita sangat rugi. Ruginya dimana, mungkin daerah lain masih sangat membutuhkan fasilitas kapalnya dan itu benar,” ujar Sairdekut, Kamis(13/8).

Menurutnya, jika proses pengembalian itu dilakukan Pemda SBT, itu akan menjadi catatan bagi Kementerian Perhubungan soal pemberian bantuan kapal terhadap Provinsi Maluku.

“Karena, jika ada satu daerah yang mengembalikan barang milik yang didapat dari bantuan pemerintah pusat, secara tidak langsung akan menjadi ukuran pertimbangan mendapat bantuan berikutnya. Sementara Pemerintah Provinsi Maluku saat ini masih terus meminta bantuan tambahan kapal,” ucapnya.

Alasan Pemkab SBT mengembalikan kapal, seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Perhubungan SBT, Ramly Kilwarany, pengembalian itu dilakukan karena tingginya biaya perbaikan, yang diperkirakan bisa menelan anggaran daerah diatas delapan miliar rupiah.

“Kami sudah putuskan untuk serahkan kembali KMP Bobot-Masiwang ke kementerian. Suratnya sudah siap, dan segera dikirim,” akui Kadis Perhubungan SBT.

Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi Dinas Perhubungan SBT dengan pihak Kementerian Perhubungan. Koordniasi terkait kondisi kerusakan kapal berikut proyeksi kebutuhan biaya untuk perbaikan, mendapat respon positif dari pihak kementerian. Pemkab SBT disarankan, jika ingin anggaran perbaikan ditanggung pemerintah, maka kapal tersebut harus lebih dahulu diserahkan.

Pasalnya, sepanjang kapal itu masih tercatat sebagai aset Pemkab SBT, tidak akan mungkin Kementerian Perhubungan akan menganggarkan dana untuk pemeliharaan atau pun perbaikan kapal tersebut.

Kementerian, katanya, hanya boleh mengalokasi dana untuk perbaikan dan pemeliharaan asset yang menjadi milik mereka. Tangapan pihak Kementerian Perhubungan itupun dia sampaikan pada rapat koordinasi itu.

“Jadi pengembalian asset tersebut ke tangan kementerian, lantaran tingginya anggaran perbaikan yang cukup mencekik APBD. Belum lagi daerah dilanda pandemi global (wabah corona) serta kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, dimana keuangan daerah sangat terkuras,” tandasnya.

Untuk diketahui, KMP Bobot-Masiwang dibawah kendali Perusda Mitra Karya terakhir kali beroperasi pada 2018 silam. Kapal penyeberangan tersebut saat mengangkut penumpang mudik lebaran dari Kota Ambon menuju SBT, mengalami gangguan kerusakan ditengah perjalanan. Kerusakan semakin parah saat kapal dilabuhkan di depan galangan milik Fakultas Teknik Unpatti Ambon.(RHM)

Comment