by

DPRD Setuju Uji Kelayakan Kepsek Dilanjutkan

beritakotaambon.com – Komisi IV DPRD Maluku menyetujui, fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bagi Kepala SMA/SMK dan SLB di Maluku, dilanjutkan kembali.

Persetujuan itu diberikan dengan catatan, dari 24 syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan uji kelayakan itu, 2 syarat tidak perlu diprioritaskan.

Penegasan itu diberikan Komisi IV, agar insiden yang merenggut nyawa satu peserta uji kelayakan itu, tidak terulang lagi.

Penegasan Komisi IV itu disampaikan saat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku, yang juga dihadiri Dewan Pendidikan Provinsi Maluku selaku tim penguji pada uji kelayakan itu.

Dua syarat yang dinilai memberatkan peserta, yakni, Surat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa serta Surat Keterangan Bebas Temuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Inspektorat.

Baca juga: Siswa Terbatas Fasilitas Daring

Kedua syarat itu menurut dua anggota Komisi IV, Hengki Ricardo Pelata dan Andi Munasir, memberatkan peserta uji kelayakan kepala sekolah. Terutama peserta dari Kabupaten KKT, MBD, Aru dan SBT.

Keduanya meminta, agar dua syarat itu dimasukkan setelah hasil uji kelayakan selesai dilakukan pada September 2021 nanti. Karena untuk mengurus dua syarat itu, peserta yang ada di kabupaten harus ke Kota Ambon, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka kami setuju fit and proper test dilakukan. Tapi kami juga minta, kedua syarat utama ini harus ditiadakan atau tidak menjadi prioritas. Boleh dimasukkan, setelah hasil uji kelayakan selesai dilakukan. Karena harus diketahui, dari peserta yang ada yang sudah usia 50 tahun ke atas,” ujar Hengki Pelata.

Plt Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, menyetujui permintaan itu. Namun semua syarat yang dibuat dalam uji kelayakan itu, dibuat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Maluku.

“Kita bukan mau menyusahkan kepala sekolah. Tapi demi peningkatan kualitas pendidikan Maluku, maka fit and proper test dilakukan agar kepsek betul-betul paham tentang tugas-tugasnya. Ini yang harus didudukkan dulu,” ujar Insun.

Menurutnya, Kepala SMA/SMK di Maluku banyak yang sudah lebih dari 2 periode. Ada juga yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga untuk membenahi itu, mereka tidak perlu diberhentikan. Nanti dianggap tidak etis. Namun mereka diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan itu melalui uji kelayakan, untuk mendapatkan yang terbaik.

Baca juga: SMA Kristen Lakukan Inovasi Pembelajaran

“Kami tidak mungkin pecat mereka. Makanya dilakukan uji kelayakan, untuk mencari kepala sekolah yang berkualitas,” tandas Insun.(RHM)

Comment