by

DPRD Setujui R-APBD Perubahan 2020

Ambon, BKA- Sembilan fraksi di DPRD Kota Ambon menyetujui rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Ambon tahun 2020.
Seluruh persetujuan dituangkan dalam penyampaian kata akhir fraksi
pada paripurna ke 5, yang berlangsung secara virtual, di gedung DPRD
Ambon, Rabu (30/9).

Rancangan APBD Perubahan 2020 pada masa sidang I tahun sidang II
2020-2021 ini, disetujui untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
(Perda) Kota Ambon.

Sembilan fraksi tersebut diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP,
Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Perindo, Fraksi Demokrat,
Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan PKPI, serta Fraksi Persatuan Keadilan
(PPP-PKS).

Dari sembilan fraksi yang menyetujui rancangan APBD Perubahan 2020
itu, turut menyampaikan sejumlah kritikan hingga rekomendasi ke
Pemerintah Kota Ambon. Sepeti yang disampaikan Fraksi Nasdem DPRD
Ambon, yang dibacakan Ketua Fraksi Nasdem, Jhon Mainake.

Menurutnya, Ranperda Perubahan APBD 2020 telah dilakukan melalui
sebuah proses pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ambon
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ambon, dengan
mengedepankan mekanisme pembentukan Perda dan tata tertib (Tatib) DPRD
Ambon.

Sehingga dari itu, telah dihasilkan sebuah kesepakatan bersama bahwa
kebijakan APBD Perubahan 2020 yang mencakup pendapatan, yang bersumber
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan
lain-lain yang sah.

Yakni dengan total anggaran sebelum perubahan sebesar Rp
1.317.261.930.977,06 menjadi Rp 1.249.530.863.221,06 atau mengalami
penurunan sebesar Rp 67.731.067.756,00 atau 5,14 persen.

Sementara pada sisi belanja, papar Mainake, sebelum perubahan
dianggarkan sebesar Rp 1.327.361.930.977,06 menjadi Rp
1.254.192.818.387,06, atau mengalami penurunan sebesar Rp
73.169.112.590,00 atau sebesar 5,51 persen.

“Dari total pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat
defisit sebesar 4 miliar lebih yang telah ditutupi dengan penerimaan
pembiayaan. Maka APBD Perubahan tahun ini dalam posisi anggaran
berimbang, antara pendapatan dan belanja daerah,” pungkas Mainake.
(UPE)

Comment