by

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

BURU-BKA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru tahun 2020.

Persetujuan diberikan DPRD Kabupaten Buru pada rapat paripurna Persetujuan Terhadap Rancangan Reraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2020, 6 Agustus lalu.

Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny, yang dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, M Ilias Hamid, serta pimpinan OPD Pemkab Buru, dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Buru, M Ilias Hamid, mengatakan, BPK RI Perwakilan Maluku telah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Adapun tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai, apakah laporan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang berlaku dengan memperhatikan, yakni, kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan,” kata Ilias Hamid.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ungkap Ilias Hamid, BPK RI memberikan penilaian dengan kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP tersebut, katanya, merupakan capaian prestasi semua pihak dilingkup pemerintahan Kabupaten Buru dalam mewujudkan Good and Clean Government yang akuntabel, berbasis pada penguatan serta penegakan hukum.

Dengan pencapaian opini WTP tahun 2020 itu, berarti untuk yang ke 6 kali secara berturut-turut diterima Pemkab Buru sejak 2015 lalu.

Baca juga:
Insentif Nakes dan Vaksinator Segera Dibayar

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kembali menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung, terhadap capaian prestasi yang luar biasa ini,” ujar Ilias Hamid.

Selain itu, dia menyampaikan, realisasi APBD Kabupaten Buru tahun anggaran 2020. Pendapatan daerah dianggarkan Rp 1,02 triliun, sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 yang terealisasi Rp 925,43 miliar atau 90,46 persen.

Sementara yang dapat dirincikan, yakni, pendapatan asli daerah dianggarkan Rp 53,12 miliar, realisasinya Rp 33,75 miliar atau 63,54 persen. Pendapatan transfer dianggarkan Rp 925,13 miliar, realisasinya Rp 871,00 miliar atau 94,15 persen. Lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan Rp 44,77 miliar, realisasinya Rp 20,67 miliar atau 46,17 persen.

Baca juga: Pemkab Batasi Peserta Upacara HUT Kemerdekaan

“Pendapatan kita yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 97,59 miliar atau 9,54 persen. Hal ini mengakibatkan sejumlah program dan kegiatan tahun 2020, tidak bisa terbayar di akhir tahun dan baru dibayarkan pada tahun anggaran 2021, baik kegiatan yang progres fisiknya telah 100 persen, maupun yang masih dalam proses pengerjaan atau lanjutan,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut bukan saja terjadi di Kabupaten Buru, melainkan hampir seluruh daerah Kabupaten/kota maupun provinsi.

“Oleh kerena itu, saya mengharapkan kepada sidang dewan yang terhormat, ke depan kita lebih berhati-hati dan memperhitungkan secara matang target-target pendapatan daerah yang akan kita sepakati bersama, dengan mempertimbangkan potensi sumber-sumber pendapatan kita, terlebih PAD. Sehingga target yang kita tetapkan, dapat tercapai 100 persen, bahkan bisa melampaui target,” pungkasnya. (MSR)

Comment