by

DPRD Sorot Praktik KKN Kanwil Kemenag

Ambon, BKA- Perekrutan pegawai honorer dilingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Maluku, mendapat sorotan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena.

Pasalnya, praktik penerimaan pegawai honorer di Kanwil Kemenag Maluku mengarah pada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), sebab dilakukan berdasarkan kedekatan dengan pejabat.

Untuk itu, Kolatlena meminta agar Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis, untuk menghindari praktik KKN dalam perekrutan pegawai honorer dilingkup kantor “Iklas Beramal” Provinsi Maluku itu.

“Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, itu kan jangan pernah ada praktek KKN di instansi pemerintah mana pun, termasuk di Kemenag Maluku,” terang Kolatlena, Rabu (23/12).

Sebagai komisi yang membidangi sistim kepegawaian, kata Alimudin, dalam hal rekrutmen tenaga kerja honorer itu memang tidak boleh lagi ada aspek-aspek KKN. Sehingga hal itu harus dihindari.

Menurutnya, semua anak bangsa, semua putra-putri di daerah ini, harus diperlakukan sama dan adil. Karena memang mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Karena itu, dalam hal perekrutan tenaga honorer di Kememag Maluku, jangan lagi ada unsur-unsur KKN. Jangan lagi ada prinsip orang dalam dan keluarga pejabat. Jangan lagi ada modal rekomendasi, untuk kemudian dengan mudah seseorang lolos sebagai pegawai honorer.

“Jangan mentang-mentang anak pejabat, keluarga pejabat dan istilah ada orang dalam, bisa direkrut. Lalu yang lain yang punya tekad dan tulus untuk mengabdi, justru dibatasi dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kalau keluaga pejabat, tanpa ada alasan untuk bisa diperkerjakan,” ujarnya.

Memang secara konstitusi, lanjut Alimudin, bukan menjadi haknya untuk mengintervensi sistem perekrutan tenaga honorer di lingkup Kanwil Kemenag Maluku. Tapi sebagai wakil rakyat, dia memiliki hak untuk mengingatkan, cara-cara rekrutmen tenaga honorer di Kemenag Maluku itu tidak menerapkan adanya rasa keadilan. Hal ini akan menjadi masukan, untuk nantinya disampaikan ke Jakarta.

“Sebagai lembaga yang disebut “Ikhlas Beramal”, seharusnya Kemenag menjadi garda terdepan, harusnya dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya, dalam sistim rekrutmen dalam bentuk apapun, sehingga menghilang pola lama sebagai bentuk KKN,” tandas Kolatlena.

Sebelumnya diberitakan, sistim rekrutmen tenaga honorer dilingkup Kanwil Kemenag Maluku, diduga hanya terfokus pada siapa yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di instansi itu.

Kebebasan itu tidak terhalang oleh pandemi Covi-19, yang menyebabkan adanya refocusing anggaran disetiap instansi untuk penanganan wabah tersebut. Termasuk dilingkup Kanwil Kemenag Maluku.

Akibat refocusing tersebut, otomatis anggaran setiap instansi menjadi terbatas. Salah satunya anggaran pembayaran penambahan tenaga honorer.

Namun dilingkup Kanwil Kemenag Maluku, hal itu diduga tidak berlaku. Mereka yang menjabat Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid), bebas untuk memasukkan anak, ponakan dan keluarga dekat, sebagai honorer di instansi bermoto “Iklas Beramal” itu.

Praktik itu pun diduga dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Jamaluddin Bugis, yang memasukkan keluarganya sebagai tenaga honorer di kantor yang dipimpinnya itu.

Tapi bagi pegawai biasa yang tidak memiliki jabatan, tidak bisa melakukan itu. Alasannya, tidak ada anggaran untuk membayar gaji honorer.

“Tidak ada keadilan bagi kami pegawai biasa yang ingin anaknya sebagai tenaga honor. Kalau ditanya alasannya, mau dibayar pakai apa, karena tidak ada anggaran. Tapi kok anak pejabat bisa masuk, termasuk keluarga dari KaKanwil Kemenag juga baru masuk sebagai tenaga honorer. Dimana rasa keadilannya,” ungkap salah satu pegawai Kemenag Maluku yang tidak mau namanya dikorankan, kepada BeritaKota Ambon, Senin (21/12).

Sumber mengungkapkan, bahwa selama menjabat sebagai KaKanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis sudah memasukkan dua ponakannya sebagai honorer. Seorang ditempatkan pada Subag FKUB dan lainnya pada Sekretariat Kanwil Kemenag Maluku.

“Selain itu ada juga anak ibu Wati Kabalmay yang merupakan Kasi Pendidikan Madrasah, dan anak pak La Ciri yang merupakan Kasi Kepegawaian/Ortala dan Kasi Perencanaan, yang anaknya ditempatkan di Pelayanabn Terpadu Satu Pintu (PTSP),” beber sumber tersebut.

Sebagai ASN Kanwil Kemenag Maluku, sumber tersebut tentu sangat kecewa dengan kebijakan pimpinannya dalam merekrut tenaga honorer, yang hanya melihat jabatan seseorang saja.

“Dong (Mereka) ini aneh. Giliran beta (saya) mau kasih masuk anak saya, bilang tidak ada anggaran. Mau bayar pakai apa. Giliran dong (mereka) anak, lolos gampang-gampang saja. Padahal kalau lihat dari kemampuan, apa yang mereka punya tidak ada apa-apanya,” pungkas sumber itu.(RHM)

Comment