by

DPRD Tagih Janji Gubernur Maluku Untuk Kilmury

Ambon, BKA- Anggota DPRD Provinsi Maluku, F. Alimudin Kolatlena, meminta, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) maupun Pemerintah Provinsi Maluku, untuk dapat melihat berbagai masalah yang menimpah masyarakat yang ada di Kecamatan Kilmury.

Menurutnya, kondisi masyarakat di Kecamatan Kilmury, Kabupaten SBT, semakin miris. Bahkan belakang viral dimedia sosial, salah satu warga yang sakit ditandu menggunakan gerobak melintasi pantai untuk mencari pelayanan kesehatan.

“Kilmury diabaikan sangat lama dan berkali-kali. Untuk itu, kita minta pemerintah dapat melihat persoalan-persoalan yang terjadi disana,” ujar Kolatlena, kepada wartawan, Selasa(23/2).

Selama ini, pada berbagai kesempatan, termasuk pada pelaksanaan paripurna, dia kerap menyampaikan kepada pemerintah untuk menyeriusi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kilmury.

Bukan hanya dia saja yang menlakukan, permasalahan yang sama juga sering disuarakan oleh masyarakat, mahasiswa maupun elemen lainnya kepada pemerintah.

“Kilmury sampai dengan hari ini belum ada progres yang terlihat dari aspek ketertinggalan. Memang ada sedikit perubahan pergerakan, tapi progresnya tidak terlihat, ” tuturnya.

Kader Partai Gerindra ini mengungkapkan, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff pernah berkunjung kesana dan menjanjikan pembangunan di Kecamatan Kilmury pada 2018 lalu. Namun seiring Waktu, masa jabatannya selesai, tapi tak ada perubahan apa-apa.

Begitupun juga Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah dua kali berkunjung ke Kecamatan Kilmury. Pada kunjungan itu, Murad berjanji akan mengarahkan pembangunan ke SBT, termasuk ke Kecamatan Kelmury.

“Saya ikuti betul pemberitaan dimedia massa, bahwa gubernur pernah berjanji akan mengarahkan pembangunan ke SBT. Ada kurang lebih Rp 405 miliar yang bakal dialokasikan untuk tujuan pembangunan itu. Namun faktanya, sampai hari ini belum ada program maupun langkah yang dilakukan,” kata Alimudin.

Anggota Komisi I DPRD Maluku dapil SBT itu meminta Gubernur Murad Ismail, agar dapat menepati janji yang sudah disampaikan kepada publik. Bahkan menjadi harapan masyarakat yang harus direalisasikan.

“Jangan sampai masyarakat mengatakan gubernur tidak konsisten dengan janjinya. Jangan sampai ada istila “Labila Kabila” atau lapar bicara lain, kenyang bicara lain,” pungkas Alimudin.(RHM)

Comment