by

DPRD Target Pajak ABT Terealisasi

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali meninjau dua BUMN di Kota Ambon, yakni PT Angkasa Pura dan PT Pertamina, Rabu (5/8). Tinjauan tersebut untuk memastikan dua perusahaan pelat merah ini menggunakan meterisasi untuk pemberlakuan pajak air bawah tanah (ABT) di Kota Ambon.

“Memang target kita itu termasuk PT Pelindo IV Ambon, tapi karena terkendala rapat pansusu, maka kita hanya tinjau dua BUMN yaitu Angkasa Pura dan Pertamina. Kita ingin pastikan penggunaan meterisasi untuk pajak air bawah tanah sesuai SK Gubernur Maluku,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christian Latumahina, kepada wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (5/8).

Politisi Nasdem ini menjelaskan, pajak air bawah tanah sebelumnya ditarik oleh Pemerintah Kota Ambon. Akan tetapi, pasca adanya regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat, maka pajak tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi sejak tahun 2016-2019.

Namun kebijakan terbaru sesuai SK Gubernur Maluku, pajak air bawah tanah dapat ditarik oleh pemerintah kota dan kabupaten sejak tahun ini. Sehingga sementara diupayakan agar pajak ABT ini dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kota untuk mendongkrak Pajak Asli Daerah (PAD) kota Ambon.

“Pemerintah Kota Ambon sambut itu untuk kembali menarik pajak air bawah tanah. Dan tinjauan yang kita lakukan bersama Dispenda Kota Ambon ini untuk memastikan seluruh perusahaan, BUMN dan lainnya itu membayar pajak. Yakni semuanya harus menggunakan meterisasi SNI agar pajak ABT ini dapat terealisasi,” terangnya.

Dikatakan, dalam tinjauan yang dilakukan, ada beberapa temuan di lapangan, salah satunya kerusakan meterisasi milik Pertamina dan sementara di perbaiki. Sementara untuk Angkasa Pura telah dilakukan untuk nantinya membayar pajak ABT kepada Pemerintah Kota.

Dan selain dua BUMN tersebut, nantinya Komisi akan meninjau sejumlah perusahaan untuk memastikan pajak ABT dapat dibayarkan kepada pemerintah kota.

“Selain sosialisasi, kita ikut turun juga di lapangan untuk memastikan apakah seluruh pengguna air bawah tanah itu menggunakan meterisasi. Karena pasca pandemi ini, penganggaran meterisasi untuk air bawah tanah ini sempat mengalami pemotongan. Maka kita coba anggarkan lagi agar pajak ini dapat perkuat postif PAD kita,” bebernya.

Latumahina menambahkan, Komisi akan terus mendorong Pemerintah Kota untuk menarik pajak air bawah tanah. Dan yang mengalami kerusakan atau yang belum terpasang nantinya akan diberikan taksasi oleh dinas terkait untuk kemudian dilakukan pemasangan meterisasi.

“Jadi sudah ada gambaran tentang target capai pajak kita untuk air bawah tanah. Semua pengguna air bawah tanah, apakah itu hotel, restoran yang menggunakan air bawah tanah sudah harus bayar pajak mulai tahun ini,” tutup dia. (UPE)

Comment