by

DPRD : Tuntutan PI 10 Persen Bisa Lewat Dialog

Ambon, BKA- Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut menilai, point dari seluruh pertentangan dengan apa yang sedang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terhadap Participating Interest (PI) 10 persen, bisa diselesaikan lewat dialog antar Gubernur Maluku dengan Pemkab KKT.

“Persoalan permintaan KKT, solusinya hanya bisa diselesaikan lewat dialog bersama antara Gubernur dan Pemda KKT,” tutur Sairdekut, kepada wartawan, di gedung DPRD Karpan, Ambon, Senin kemarin.

Menurut dia, dialog bersama kedua kepala daerah itu, sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari saat ini. Karena penting dan sangat mendesak terhadap semua proses pentahapan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, dalam rangka membicarakan keberlanjutan pengelolaan Blok Masela.

“Dialog hari ini (kemarin), antara kedua kepala daerah menjadi kebutuhan. Kebutuhan ini penting, bahkan boleh dikatakan sangat mendesak. Karena terkait dengan seluruh pentahapan yang sedang dan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sehingga proses kepentingan Blok Masela tidak mengalami kendala,” tuturnya.

Politisi Gerindra ini berharap, gubernur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di Pemprov Maluku, dalam proses dialog nantinya bisa dilakukan secara terbuka antara Pemda KKT dan Pemprov Maluku. Bahkan bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat KKT, sehingga penjelasannya nanti bisa disampaikan secara kongkrit dan komprehensif, terhadap perkembangan tahapan yang sedang berjalan. Juga bisa diketahui publik secara meluas.

“Perlu diingatkan, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, kalau dialognya berjalan dengan aman dan tenang. Jika sama-sama memegang azas saling menghargai satu dengan yang lainnya, karena itu solusinya hanya lewat dialog,” tuturnya. (RHM)

Comment