by

DPRD Uji Publik Tiga Ranperda

Ambon, BKA- Tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditangani Komisi I DPRD Kota Ambon, dilakukan uji publik secara bersamaan, Kamis (5/11). Diantaranya dua Ranperda eksekutif dari Pemerintah Kota dan satu Ranperda inisiatif dari DPRD Kota Ambon.

Tiga ranperda tersebut sengaja digabungkan, dengan menghadirkan Kabag Hukum Pemkot Ambon, dan sejumlah stakeholder lainnya. Tiga ranperda yang diuji publik diantaranya, ranperda terkait Perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, Ranperda terkait kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon dan Ranperda Penyelenggara Kearsipan.

Kabag Hukum Pemerintahan Kota Ambon, Sirjhon Slarmanat mengatakan, untuk ranperda perubahan perda nomor 4 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah, secara substansi hanya melakukan satu pasal yaitu Kesatuan Politik dan Kebangsaan (Kesbangpol) yang masih menjadi bagian dari Sekretariat Pemerintah.

Dijelaskan, dengan Permendagri terbaru, dan setelah dilakukan konsultasi dan permohonan untuk difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku, akhirnya disetujui dengan skot yang telah dipenuhi untuk menjadi badan.

“Jadi di perda nomor 4 perubahan perda itu, masih bagian. Oleh sebab itu harus mendapat keabsahan melalui tali hubung. Yang pasti terkait perubahan nomenklatur itu. SEbelum menjadi bagian, di (Kesbangpol) adalah badan. Maka itu perda ini penting untuk diatur,” terang Slarmanat, usai uji publik, di ruang paripurna DPRD Ambon.

Sementara untuk ranperda Penyelenggara kearsipan, lanjut dia, sesuai kewenangan dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah urusan wajib.

“Ini penting, karena arsip memiliki nilai guna, manfaat serta mempunyai fungsi sebagai alat bukti pada saat proses di pengadilan,” paparnya.

Menurut dia, ketika tidak menghadiri penyelenggara kearsipan dengan baik, maka bisa saja menghilangkah sejumlah dokumen-dokumen yang mempunyai nilai penting untuk itu. Termasuk arsip yang mana memberikan arsip tidak dengan kewajiban maka ada sanksi.

“Sanksi administrasi yang diatur kalau pemerintahan yaitu pemberhentian secara tidak terhormat, dan ada sanksi pidana. Maka Arsip itu memiliki kedudukan yang sangat penting sesuai amanat undang-undang 45 maupun 43 tahun 2009 tentang Kearsipan,” jelasnya.

Sementara untuk perda inisiatif terkait Protokoler Keuangan, tambah Slarmanat, karena ada terjadi pembagian hak keuangan pimpinan dan anggota itu dipisahkan dari kedudukan protokoler. Sehingga dibuat perda khusus menyangkut protokoler dewan dalam acara-acara resmi kedewanan.

“Secara inisiatif diusulkan dan sudah di uji publik. Sehingga dapat memberikan kepastian bagi lembaga legislatif bersama pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah daerah dalam acara-acara resmi kedepan. Dan tadi seluruhnya telah disetujui dalam uji publik,” pungkasnya.

Tempat yang sama, Ketua Pansus Penyelenggara Kearsipan DPRD Kota Ambon, Julius Jell Toisuta menambahkan, dari hasil uji publik yang dilakukan, masyarakat telah sepakat dengan ranperda yang dibahas oleh Pansus. Salah satunya ranperda tentang Penyelenggara Kearsipan.

Yakni substansi dari ranperda tersebut terkait denga pengembangan kearsipan dan sangat dibutuhkan untuk melengkapi seluruh kearsipan yang ada di Pemerintah Kota Ambon.

“Kita juga dorong Depo yang sangat bermanfaat dalam bisnis penyimpanan karena aman. Tapi memang Depo ini masih dibicarakan, karena terkait dengan lahan dan soal biaya. Karena memang memakan biaya yang cukup besar,” imbuhnya. (UPE)

Comment