by

DPRD “Warning” RS Siloam

Ambon, BKA- Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, memperingatkan pihak manajemen Rumah Sakit (RS) Siloam agar dapat melayani pasien yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Apalagi pasien yang dalam keadaan darurat.


Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan dalam pertolongan pertama terlebih dahulu, serta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Hal itu telah tertera jelas pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat, serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Termasuk RS Siloam.

Penegasan tersebut disampaikan Huwae, usai menghadiri rapat Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dengan mitra kerja, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, RSUD dr. Haulussy Ambon dan RS Siloam, Senin(25/1).

Maluku khsusunya Kota Ambon, terang Huwae, sudah memiliki akses kesehatan yang lengkap. Apalagi dengan hadirnya RS yang memiliki standar internasional, seperti RS Siloam.

Tapi khusus untuk RS Siloam, kata Huwae, tidak melayani pasien BPJS Kesehatan. “Disana (Siloam, red-) mereka tidak menerima pasien BPJS, karena kata mereka ada kendala adiminstrasi yang berkaitan dengan kepengurusan BPJS. Saya kira, itu yang harus dijelaskan oleh pihak RS secara terbuka. Tidak usah ditutup-tutupi,” terangnya.

Penjelasan terkait RS Siloam tidak menerima pasien BPJS, sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat, agar mereka dapat mengerti kalau RS tersebut ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Salah satunya tidak melayani pasien BPJS.

Walau tidak menerima pasien BPJS, namun mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku ini berharap, RS Siloam bisa menerima pasien dari kalangan tidak mampu.

“Soal nanti kemudian penanganan seperti apa, apa harus dirujuk ke RS mana, tapi soal kemanusiaan, pihak RS tidak boleh menolak. Ini semua telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,” jelasnya.

Khusus untuk masalah pasien BPJS, diharapkan RS Siloam segera melakukan penyesuaian. Agar tidak lagi terjadi klasifikasi pasien yang diterima.

“RS apapun, biar itu bertaraf internasional sekali pun di Indonesia, termasuk Maluku dan Kota Ambon, harus melayani pasien BPJS bagi warga yang tidak mampu,” pungkasnya.(RHM)

Comment