by

Dua ASN SBT Diduga Terlibat Politik Praktis

Ambon, BKA- Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tengah menjalani pemeriksaan oleh Tim Disiplin dan Netralitas ASN Kabupaten SBT, Senin (26/10).

Kedua ASN itu, yakni, kepala seksi Pemuda dan Olahraga Ibrahim Alvin Rumatumia, dan terhadap kepala seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, Mohammad Yusran Buatan.

Keduanya diduga terlibat langsung dalam politik praktis, mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, pada perhelatan Pilkada di Kabupaten SBT.

Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, mengatakan, pemeriksaan terhadap kedua oknum ASN itu sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

Tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kedua ASN tersebut, diantaranya, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten SBT, Kepada Bagian (Kabag) Hukum Pemkab SBT, Asisten III Pemkab SBT, Asisten I Pemkab SBT. Tim itu dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur.

Hadi menjelaskan, hasil dari pemeriksaan awal, kedua ASN tersebut mengakui kalau telah terlibat dalam politik.

“Hingga bagi saya, sudah cukup bukti untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam, sejauh mana tingkat kesalahannya,” ucap Hadi, dalam konfrensi pers yang digelar di Pandopo Bupati, Senin (26/10).

Demi memudahkan pemeriksaan lanjutan ke dua ASN itu, maka keduanya dibebaskan dari tanggung jawab jabatannya, agar pemeriksaan itu tidak mengganggu pekerjaan mereka.

“Terhadap pemeriksaan kasus ini, kedua ASN itu akan dibebaskan dari tanggung jawab jabatannya. Dan jabatan itu, akan disi oleh kepala-kepala bidang,” jelas Hadi.

Dari temuan bukti awal pemeriksaan tersebut, akan menjadi dasar untuk melakukan langkah selanjutnya.

“Langkah selanjutnya adalah melakukan BAP yang mendalam, dan akan dinaikan ke level tertinggi, yakni, ke Penyidik BPNS terhadap pelanggan yang dilakukan kedua ASN ini” jelasnya.

Ketika BPNS melakukan penyidikan, katanya, apabila dalam pemeriksaan itu ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka keduanya akan diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. “tapi terlebih dahulu menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemeritah Provinsi Maluku” ucapnya.

Untuk diketahui, keterlibatan kedua ASN itu dalam politik praktis, bertentangan dengan Undang-Undang tentang ASN dan Peraturan Pemerintah.

“Dan mereka telah melanggar penandatanganan netralitas ASN, yang sudah dilakukan ASN lingkup Pemda SBT pada beberapa waktu lalu di Depan Kantor Bupati,” tutup Hadi. (BKA-2)

Comment