by

Dua Desa Di MBD Diduga Salah Gunakan DD

Ambon, BKA- Dua desa di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD) tahun 2020 lalu. Yakni, Desa Tutuawang dan Desa Watwei.

Kepala Inspektorat Kabupaten MBD, Maikel Rijoly, mengungkapkan, dugaan penyalaggunaan DD itu sudah diserakan ke pihak kejaksaan dan Polres.

“Sudah diserakan ke Kejaksaan dan Polres untuk diproses hukum, tinggal hasilnya itu yang akan diproses lanjut oleh PH. Karena memang indikasinya itu menenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Rijoly, didapan anggota Komisi I DPRD yang sedang melakukan pengawasan di Kantor Bupati MBD, baru-baru ini.

Selain dua desa itu, menurut Rijoly, ada sepuluh desa lainya yang melakukan dugaan yang sama. Tetapi sepuluh desa itu sudah melakukan pengembalian.

Jika dibandingkan dengan 2019 lalu, Inspektorat Kabupaten MBD melimpahkan beberapa kasus kepala desa yang sudah diproses, bahkan sudah diputuskan.


“Jadi kami selalu berupaya sehingga ada efek jera dari Kepala desa yang mengelola anggaran dana desa. Cuma kami bermasalah dengan anggaram, karena tahun kemarin, masalah refokusing. Sehingga kita tidak bisa menyentuh kesemua desa. Kita punya anggaran pengawasan dana desa juga direfokusing,” tuturnya.

Namun yang paling parah, kata Rijoly, pada 2021. Sama sekali tidak ada anggaran untuk Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, upaya untuk mencegah penyelewengan pengelolaan DD, melalui sosialisasi dan Bimtek kepada desa dari Polres atau Kejaksaan yang dilakukan pada 2019 lalu, tidak bisa dilakukan lagi pada 2020 karena adanya pandemi Covid-19.

Usai mendengar penjelasan Inspektorat MBD, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, meminta agar persoalan DD perlu diawasi ketat. Tidak boleh memberikan ruang kepada kepala desa dan perangkat untuk menggelapkan dana tersebut untuk kepentingan lain.

Baginya, tujuan DD untuk memakmurkan desa yang ada di daerah terpencil. Termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya, yang diketahui dari sisi pembangunan infrastruktur masih jauh tertinggal. Itu sebabnya, dana tersebut harus difokuskan sesuai tujuannya.

“Kita tahu bersama, penyumbang angka kemiskinan di Maluku terbanyak dari tiga daerah ini termasuk MBD, meski ada daerah lain. Itu sebabnya dana desa yang ada harus di manfaatkan dengan baik, agar pembangunan di desa maju. Bukan dana diperuntukkan untuk kepentingan kepala desa dan kolega,” jelas Amir, saat pertemuan dengan OPD Pemda MBD itu.

Amir menegaskan, dua kepala desa yang sudah diserahkan kasusnya ke pihak kepolisian dan kejaksaan, harus dikawal inspektorat MBD, agar prosesnya sesuai dengan kerugian negara yang dilakukan.

“Ini perlu agar dapat memberikan contoh dan efek jerah kepada desa yang lain, agar tidak melakukan hal yang sama, menyalahgunakan uang negera untuk kepentingan peribadi. Saya berharap inspektorat MBD harus tegas,” pungkasnya.(RHM)

Comment