by

Dua Periode Kepengurusan KPID Tidak Miliki Invetaris

beritakotaambon.com – Hanya terdapat tujuh meja kerja kosong dan kursi putar, tujuh kursi lipat ditambah satu meja komputer yang terdapat satu unit komputer dan speaker, yang keduanya dalam keadaan rusak. Ada juga satu meja biasa dan satu lemari besi, serta satu lemari besi kaca.

Kondisi tersebut yang dapat dijumpai di ruang kerja komisioner KPID Provinsi Maluku, yang terdiri dari 7 anggota ditambah satu ketua, di salah ruangan milik Dinas Kominfo Provinsi Maluku.

Ketua KPID Maluku, Mutiara D Utama, kondisi tersebut bukan hanya terjadi pada periode kepengurusan ini, 2021-2024. Namun sudah terjadi pada periode sebelumnya, 2016-2021.

Dia mengaku, sudah dua periode memimpin KPID Maluku, tapi selama itu tidak pernah ada berita acara penyerahan inventarisir barang milik kantor tersebut. Akibatnya berbagai aktivitas atau kegiatan operasional keanggotaan mengalami berbagai kendala.

Padahal sebelumnya, ungkap Mutiara, saat dibentuk 2013-2016 lalu, kerja KPID didukung dengan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar hingga 2,4 miliar lewat Sekretariat KPID, yang didalamnya terdapat anggaran belanja barang untuk dukungan kerja KPID dan peralatan kantor, seperti laptop, kamera, komputer, LCD, dan kendaraan bermotor.

Selain itu, pada 2017-2018 saat KPID dibantu oleh tim pemantau yang beranggotakan 7 orang, KPID Maluku mendapat bantuan hibah alat pemantau frekuensi dari KPI Pusat, yang nilainya sekitar Rp 300 juta.

Baca juga:
Taman I Ambon Terpantau CCTV

Pertanyaanya setelah ditinggalkan kepengurusan 2013-2016, KPID tidak lagi didukung dengan peralatan kantor tersebut.

“Iya betul pak, sesuai informasi kepengurusan sebelumnya, ada sejumlah peralatan milik KPID Maluku termasuk peralatan pemantauan yang dinilainya kurang lebih Rp 300 juta yang dihibah KPI pusat. Tapi kenyataan, semua itu entah dimana. Padahal semua barang-barang itu setelah ditinggalkan kepengurusan lama, masih berada dalam ruangan milik Dinas Kominfo Maluku,” ujar Mutiara, via seluler, Rabu (22/9).

Mutiara mengaku, pernah mempertanyakan semua invetaris KPID Maluku ke pihak Kominfo Maluku. Namun dijawab, kalau semua intentaris itu sudah menjadi milik Kominfo Maluku, dengan alasan Sekretariat KPID dan UPTD telah dibubarkan.

“Setelah tim dibubarkan, ruang pemantauan dan alat pemantauan milik KPID Maluku terkunci dalam ruangan dan masih bisa kami lihat dari balik pintu, karena pintu kaca. Selanjutnya, tahun 2019 ketika kami bertanya, jawaban Plh Sekdis Kominfo, mengatakan semua barang milik KPID menjadi milik kominfo, dengan alasan Sekretariat dan UPTD sudah dibubarkan. Padahal berita acaranya milik KPID,” akuinya.

Khusus terhadap alat pemantau karena dinilai sangat diperlukan untuk mendukung kerja KPID, lanjut Mutiara, pihaknya kemudian berkonsultasi dengan Kemenkominfo, KPI Pusat dan Kemendagri, didapati hasil, kalau alat tersebut merupakan milik KPID Maluku. Karena salah tugas KPID sesuai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 adalah memantau isi siaran, dan itu tidak terdapat pada dinas atau lembaga negara lainnya. Sehingga tidak pantas kalau peralatan itu digunakan oleh Dinas Kominfo.

Baca juga: Rutan Ambon Deklarasi Zero Handphone

“Atas jawaban itu, kami kembali secara resmi menanyakannya ke Kadis kominfo dan baru dibalas ketika kami bersurat untuk yang kedua kalinya. Surat yang dibalas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Margie S.Ferdinandus, mengatakan, kalau peralatan pemantau milik KPID senilai Rp 270 juta masih ada dan disimpan oleh Kominfo,” cetusnya.

Dengan tidak adanya peralatan pemantauan dan fasilitas KPID, katanya, membuat kerja komisioner KPID Maluku jadi terhambat.

“Tugas pemantau itu terpaksa dilakukan secara manual oleh tujuh komisioner selama 24 jam,” tutup Mutiara.(RHM)

Comment