by

Dua Saksi Beberkan Kejahatan Penjabat Desa Fattolo

Ambon, BKA- Dua saksi yang dihadirkan JPU Kejari SBT masing-masing Rusna Fesanlau sekertaris Negeri Administrasi Fattolo dan Dwi Retnawati karyawan Swasta dipersidangan lanjutan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 Desa Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten SBT mengatakan, modus korupsi fiktif dan pemalsuan tandatangan yang dilakukan terdakwa Abdullah Fefra alias Dula,mantan penjabat pemerintah Desa Administrasi Fattolo dalam mengelola ADD dan DD tersebut.

Saksi Rusna Fesanlau sekertaris Negeri Administrasi Fattolo membeberkan, dalam menjabat sebagai sekertaris negeri,dirinya tidak pernah tahu soal pengelolaan ADD dan DD di dalam Negeri, karena semuanya dikelola oleh terdakwa sendiri.

Selain itu kata dia, selama menjabat dirinya baru pernah menerima honor sebesar Rp.1 juta. “Saya pun tidak tahu soal tiga kwitansi yang nilainya Rp.6 juta. Karena yang mengetahui semuanya hanya terdakwa. dia hanya menjabat sekertaris namun tidak difungsikan untuk melaksanakan tugas,” ungkap saksi Rusna.

Sementara itu, saksi Dwi Retnawati karyawan Swasta dipersidangan mengatakan, terdakwa pernah datang ke Diler untuk membeli satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan harga Rp.19 juta lebih. Dan itu atas nama terdakwa sendiri. Bukan atas nama pemerintah negeri Fattolo.

“Jadi motor yang dibeli itu bukan atas nama Negeri, tapi atas nama terdakwa,” jelas saksi.

Usai mendengarkan keterangan kedua saksi, sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Jeny Tulak dibantu Feliks R Wuisan dan Herry Liliantoro itu, menunda sidang hingga pekan depan masih dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Di dalam dakwaan JPU Reinaldo Sampe mengatakan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi, ketika dia ditugaskan sebagai penjabat pemerintah Desa Administrasi Fattolo, Kecamatan Bula,Kabupaten SBT, pada tahun 2016 lalu.

Dimana, desa tersebut mendapat kucuran ADD dan DD pada tahun 2016 sebesar, Rp.700 juta lebih. Dari dana ratusan juta ini, terdakwa melakukan mark-up harga yang sebenarnya di lapangan dan juga melakukan fiktif pekerjaan.

Kegiatan Mark-up yang dilakukan terdakwa misalnya, biaya-biaya makan, pekerjaan Drainase,biaya rapat dan pembelian baju pemuda dan sepatu bola, pembelian bodi ketinting dan item-item kegiatan lain.
Atas perbuatan terdakwa,terjadi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini dikuatkan dengan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Maluku-Malut sebesar Rp.300 juta kebih.

“Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18,Undang-undang nomor 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31,tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tandas JPU,dalam berkas dakwaannya.(SAD)

Comment