by

Dua Saksi Kembali Beberkan Kejahatan Sekda

Ambon, BKA- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Uang Makan Minun dengan terdakwa Sekda Buru, Ahmad Assagaf, marathon digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (20/11).

Dalam sidang lanjutan tersebut, JPU Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi, kembali menghadirkan dua saksi memberatkan. Masing-masing, Kasi Penyusunan Anggaran Tahun 2012 di Kabupaten Buru, Raya Fitriani (43) dan Yuken Tan (48) yang merupakan salah satu pengusaha orang dekat terdakwa La Joni.

Dalam keterangan saksi Raya Fitriani, mengungkapkan, dirinya ikut membantu penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APD) tahun anggaran berjalan. Namun tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut.

Kata dia, sejumlah item anggaran ketika ditetapkan, kemudian proses pengelolaannya dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan untuk tunjangan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), dikelola sendiri terdakwa mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaf.

“Jadi semua tunjangan KDH dan WKDH dikelola terdakwa Sekda, Ahmad Assagaf. Saya membantu penyusunan APD tahun anggaran berjalan. Tapi saya tidak memiliki kewenangan. Setelah anggaran ditetapkan, proses pengelolaannya dilakukan OPD masing-masing. Sementara tunjangan KDH dan WKDH dikelola Sekretariat daerah. Pengguna anggarannya adalah Sekda selaku terdakwa,” beber saksi di dalam persidangan yang di pimpin Ketua Majelis Hakim, Ahmad Hukayat, dibantu Hakim Anggota, Feliks R. Wuisan dan Benhard Panjaitan. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Marten Fordatkosu Cs.

Selain itu, lanjut saksi, setiap bulan berjalan di tahun 2016 sampai 2018, biasanya yang dia kelola anggaran sebesar Rp 200 juta lebih. Tapi tiba-tiba ada perubahan. Ada anggaran kelebihan sampai Rp 168 juta.

“Ada anggaran kelebihan sampai Rp 168 juta. Saya tidak tahu kenapa, karena saya tidak dilibatkan dalam pembahasan saat itu,” tandas saksi.

Sementara untuk, saksi Yuken Tan, mengatakan, kenal dengan terdakwa La Joni sebelum tahun 2016. Bahkan terdakwa La Joni meminjam rekening saksi untuk melakukan transaksi pengiriman, atas perintah terdakwa mantan Sekda Buru tersebut.

“Beliau (La Joni) pinjam rekening saya. Saya juga tidak tahu mengapa pinjam rekening. Dan saat itu, saya tidak tahu uangnya dikirim ke bendahara. Kemudian tahun 2017, ada dua kali pengiriman, nilainya kalau tak salah Rp 20 juta atau Rp 30 juta. Pengiriman kedua Rp20 juta. Setahu saya, yang kedua ditransfer dua kali. Pertama 25 April 2017, kedua 21 Juli 2017. Saya juga kasih rekening ke beliau, karena kita itu berteman. Saya kasi langsung di Jakarta. Jadi uang itu kalau di kirim ke rekening saya, dia ambil kemudian di berikan ke Sekda,” pungkas saksi.

Untuk diketahui, JPU Kejati Maluku, Achmad Attamimi, mendakwa kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang (UU), Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Modus operansi yang dilakukan kedua terdakwa, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan daerah untuk belanja barang dan jasa Sekretariat Daerah Tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. Yakni melakukan belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya. Misalnya, belanja perawatan kendaraan bermotor senilai Rp 180. 188.705.00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 2.400.000,00.

Kemudian belanja dipertanggungjawabkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan, dengan item-item, belanja peralatan kendaraan bermotor senilai Rp 2.516.1114.000,00, belanja sewa sarana mobilitas senilai Rp 4.558.4000,00, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor senilai Rp 4.037. 725.000,00, selanjutnya BPO direalisasikan lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia senilai Rp 33.660.000,00.

Dari total dana tersebut, ditemukan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai hitungan BPK sebesar Rp 11.328.487.705,00. (SAD).

Comment