by

Dua Tersangka Bejat Siap Naik Sidang

Ambon, BKA- Dua tersangka bejat masing-masing Zeth Hermanus Likumahua (62) dan Devian Titaley (43) yang dijerat dalam kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Negeri Ouw, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), siap-siap disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon pekan ini.

“Mungkin pekan ini, kita sudah sidang kasus persetubuhan itu, ” ungkap kuasa hukum tersangka, Dominggus Huliselan kepada koran ini, Minggu kemarin.
Kata dia, akhir Desember 2020 lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku sudah menggelar pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Ambon. Maka sudah tentu, persidangan dalam pekan ini digelar.

“Pastinya dalam pekan ini. Ini semua karena berkasnya sudah limpah ke PN Ambon,” jelasnya.
Dia mengaku, sebagai kuasa hukum, dirinya tetap mengikuti proses persidangan dengan baik dan akan mencari bukti-bukti yang lain untuk meringankan kedua tersangka atas tudingan JPU dalam dakwaannya.
“Bukti-bukti yang saya cari untuk mencari cela meloloskan kedua klien saya itu sudah pasti. Yang jelas tidak bisa kita buka di publik. Nanti dipersidangan saja,” ungkapnya.

Untuk diketahui, perbuatan bejat kedua tersangka terjadi di waktu yang berbeda. Awalnya, pada 6 Mei 2020, tersangka Devian Titaley, bersama keluarga dan korban pergi ke Hutan untuk patah Cengkih. Sampai di Hutan, tersangka meminta agar anak korban pergi mengambil Bakul Cengkeh yang tersimpan di rumah di Hutan. Korban yang pergi ke rumah tersebut tidak mengambil bakul malah ketiduran.
Karena menunggu lama, tersangka memyambangi korban ke dalam rumah Hutan tersebut, disana tersangka malah melampiaskan napsunya kepada korban.

Sedangkan untuk tersangka Zeth Hermanus Likumahua. Dia melakukan aksi bejatnya pada Oktober 2020 kemarin.
Pria paruh baya ini awalnya meminta korban datang ke rumahnya untuk menjenguk tersangka yang sedang sakit. Di rumah tersangka, malah dia mengajak korban ke kamar mandi untuk melakukan aksi tak terpuji tersebut.
Kedua tersangka disangkakan dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI no.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 01 tahun 2016 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.(SAD).

Comment