by

Dugaan Kejahatan “Kerah Putih” Dibalik Kelangkaan Mitan

Ambon, BKA- Kasus kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (Mitan) yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Maluku belakangan ini, diduga ditenggarai adanya praktik kejahatan “kerah putih” oleh oknum tertentu, baik kaum elit, pengusaha, atau para pejabat yang mempunyai peran dan fungsi strategis atau akses kebijakan strategis.

Hal itu terungkap pada rapat Komisi II DPRD Maluku dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Perwakilan Maluku, yang berlangsung di ruang Komisi II, Kamis (28/1).

Padahal pada rapat sebelumnya, yang dilakukan Komisi II DPRD Maluku dengan pihak Pertamina dan para distributor, terkait hal yang sama, tidak mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kelangkaan Mitan di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku.

Namun melalui penjelasan Kepala Bidang Pengawasan BBM BPH Migas Perwakilan Maluku, Faris, memberikan titik terang penyebab masalah itu.


Menurut Faris, seharusnya tidak perlu ada kelangkaan Mitan di Maluku. Jika itu dilihat dari jumlah kuota BBM yang diberikan BPH Migas kepada Provinsi Maluku melalui Pertamina.

Sebab dalam laporan akhir tahun yang diberikan, baik Mitan dan premium, masih ada tersisa ribuan kilo liter di dasar tangki Pertamina.

“Terkait kuota BBM, dari BPH Migas sudah ada mekanisme aturannya, yang mana kuota itu diajukan oleh Pemerintah setempat lewat Pertamina. Khusus untuk kuota tahun 2020, BBM premium kuotanya sebanyak 99.328 kilo liter (Kl), dan yang terealisasi hanya sebanyak 60.176 Kl, dengan persentase sekitar 60,6 persen. Seharusnya kuota sudah sangat banyak, tapi tidak terseraf dengan maksimal. Harusnya 100 persen dan itu yang menjadi pertanyaan, apakah dari Pemda atau Pertamina yang tidak melakukan mekanisme penyerapan secara baik,” katanya.

Bukan hanya premiun, katanya, hal yang sama juga terjadi pada penyerapan BBM jenis Solar, yang kuotanya sebanyak 176 Kl lebih. Namun yang terseraf hanya 84 persen. Sedangkan Mitan dengan kuota 105.266 Kl, yang terseraf hanya 93 persen.

“Dari tadi pembicaraanya saya tangkap, kalau Mitan kekurangan. Ternyata penyerapan 100 persen dari Pertamina, tidak bisa diselesaikan. Hanya 93 persen. Sehingga terdapat 7 persen Kl yang masih ada di tangki Pertamina,” jelasnya.

Menurut Faris, kalau memang terjadi kelanggkaan Mitan di Maluku, yang harus bertanggungjawab adalah pihak Pertamina, terutama terkait bagaimana sistim mekanisme penyaluran yang dilakukan.

Sementara dalam sistim penyaluran premium dengan persentase 60 persen, kata Faris, masih jauh dibawa standar. Beda dengan kota-kota di provinsi lain, yang penyerapannya hampir rata-rata semua 100 persen.

“Jadi kalau bicara kelangkaan dengan kondisi Mitan masih ada tersisa 7 persen Kl, itu sangat mustahil. Harusnya yang dipertanykan Pertamina, karena kemungkinan besar ada siasat atau strategis untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak,” terangnya.

Mendengar penjelasan pihak BPH Migas, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tuankota, mengatakan, kalau memang ada strategi penjualan yang dilakukan pihak Pertamina, maka itu adalah untuk mencari keuntungan bagi mereka, dan menindas masyarakat Maluku. Akibatnya, adanya kelangkaan Mitan yang terjadi belum lama ini.

“Kebutuhan Mitan atau premium bagi kami orang Maluku, sangat penting. Tapi bagaimana, Pertamina lebih genjot menjual Pertalite dan Pertamax. Bukan hanya di SPBU, pihak Pertamina pun menekan pihak distributor dan pangkalan untuk bisa menjual kedua prodak tersebut. Sehingga Mitan dan Premium disimpan atau ditimbun, dengan menyalurkan lewat jalur lain. Akibatnya, penyaluran BBM tidak bisa 100 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaturan BBM BPH Migas Perwakilan Maluku, Jhones Renyut, mengaku, saat melakukan tugas pengawasan disalah satu wilayah di Maluku, pernah menangkap basah salah satu distributur yang sedang melakukan penimbunan berbagai jenis BBM.

“Pihak Pertamina sudah memberikan BBM dan sudah dikasi. Beberapa jam kemudian, masyarakat mau membeli. Namun mereka bilang, habis. Tapi ternyata, BBM-nya masih ada dibelakang,” katanya.

Lanjut Renyut, pada 2020 lalu, dirinya ke Saumlaki ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Disana juga ditemukan SPBU nakal.

“Dan saya tangkap langsung di lapangan. Disitu ada Polri dan TNI. Sebagai penyidik Migas, saya langsung tangkap tangan bersama pihak Pertamina Saumlaki,” bebernya.

Masih di Saumlaki, ungkapnya, ada juga masalah, BBM yang harusnya disalurkan ke SPBU Nelayan, malah mobil tangkinya dibawa ke salah satu wilayah menggunakan kapal. Setelah dicek, hanya tinggal beberapa liter didalam tangki mobil yang mengangkut BBM itu, baik solar maupun premium.

“Sehingga yang terjadi, ada oknum yang bermain dalam penggelapan BBM bersubsidi,” ungkapnya.

Menyikapi pernyataan Renyut, salah satu anggota Komisi II DPRD Maluku, Wellem Wattimena, mengatakan, bahwa kerangka yang dibangun mulai dari bawah, dalam hal ini Automated People Mover System (APMS) sampai ketingkat Pertamina, telah menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum “mafia”. Bahkan semuanya ini berada dalam satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dan sudah terbentuk sejak lama.

“Saya pernah kedepatan seperti ini. Apa lagi BPH Migas sendiri tadi katakan juga pernah menemukukan kecurungan itu dilapangan, seperti yang dijelasjkan pak Jhon dari BPH Migas. Kalau pernah menemukan adanya permainan BBM, yang mana disitu terlihat ada sejumlah oknum anggota dari berbagai angkatan,” pungkasnya.

Untuk lebih lanjut menelusuri masalah kelangkaan Mitan yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Maluku, DPRD Maluku bermaksud untuk kembali menggelar rapat bersama dengan BPH Migas Perwakilan Maluku dan Pertamina.(RHM)

Comment